KEPRAMUKAAN

0 komentar Sabtu, 10 Juli 2010



I. PENDAHULUAN
Selama ini penggunaan istilah Gerakan Pramuka, Kepramukaan dan Pramuka, nampak masih digunakan secara tumpang tindih, sehingga terkesan mengaburan pengertian sebenarnya.
- Gerakan Pramuka, adalah nama organisasi pendidikan luar sekolah yang menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
- Kepramukaan, adalah nama kegiatan anggota Gerakan Pramuka.
- Pramuka, adalah anggota Gerakan Pramuka yang teridiri dari anggota muda peserta didik (Siaga, Penggalang, Penegak), anggota dewasa muda (Pandega)
Anggota Siaga usia 7 – 10 tahun,
Anggota Siaga yang tergabung dalam kesatuan yang berjumlah 5 sampai dengan 10 anggota Siaga disebut satu Barung.
Gabungan kesatuan 2 sampai dengan 4 Barung menjadi satu Perindukan.
Kecakapan Pramuka Siaga diperoleh melewati pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), dengan jenjang kenaikan sebagai berikut: (1) Siaga Mula; (2) Siaga Bantu; (3) Siaga Tata.
Anggota Penggalang usia 11 – 15 tahun,
Anggota Penggalang yang tergabung dalam satu kesatuan yang berjumlah 5 sampai dengan 10 anggota Penggalang menjadi satu kesatuan disebut satu Regu.
Kumpulan 2 sampai dengan 4 Regu menjadi satu disebut satu Pasukan.
Kecakapan Pramuka Penggalang diperoleh melewati pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), dengan jenjang kenaikan sebagai berikut: (1) Penggalang Ramu; (2) Penggalang Rakit; (3) Penggalang Terap.
Anggota Penegak usia 16 – 20 tahun,
Anggota Penegak yang tergabung dalam satu kesatuan yang berjumlah 5 sampai dengan 10 anggota Penegak menjadi satu kesatuan disebut satu Sangga.
Kumpulan 2 sampai dengan 4 Sangga menjadi satu disebut satu Ambalan.
Kecakapan Pramuka Penggalang diperoleh melewati pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), dengan jenjang kenaikan sebagai berikut: (1) Penegak Tamu; (2) Anggota Penegak; (3) Penegak Bantara; (4) Penegak Laksana.
Anggota Pandega usia 21 – 25 tahun,
Anggota Pandega yang tergabung dalam satu kelompok kerja dengan jumlah yang tidak dibatasi disebut satu Reka.
Kumpulan 2 sampai dengan 4 Reka atau lebih menjadi satu disebut satu Racana.
Kecakapan Pramuka Pandega diperoleh melewati pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), dengan jenjang kenaikan sebagai berikut: (1) Pandega Tamu; (2) Anggota Pandega; (3) Pandega – atau sering mereka menyebutnya dengan Pandegatama.

Anggota Dewasa.
Pembina Pramuka adalah orang dewasa usia 26 tahun ke atas yang dengan sukarela membaktikan dirinya untuk mendidik anggota muda dan anggota dewasa muda Pramuka, untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Pembina Pramuka diwajibkan mengikuti Kursus Pembina Pramuka, yang memiliki dua jenjang pendidikan yakni: Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), dan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML). Setelah selesai mengikuti apabila Pembina tersebut aktif paling sedikit 6 bulan, maka Kwartir Cabang akan memberikan pita dan selendang mahir, sebagai tanda kesanggupan untuk membina sepanjang hidupnya.
Pelatih Pembina Pramuka, adalah “Pembina Pramuka” yang memenuhi persyaratan melatih (telah mengikuti Kursus Pelatih) dan memiliki pengabdian tambahan karena memiliki keahlian untuk melatih Pembina Pramuka. Untuk menjadi Pelatih Pembina Pramuka ada dua jenjang pendidikan yakni: Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar, dan Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan.
Andalan Gerakan Pramuka, adalah orang yang dapat diandalkan oleh Gerakan Pramuka, karena (1) memiliki kesanggupan untuk memajukan Gerakan Pramuka/ tidak mencari hidup dalam Gerakan Pramuka. (2) memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi tentang kepramukaan dan Gerakan Pramuka atau memiliki akses untuk bisa menjamin kelangsungan hidup Gerakan Pramuka. (3) Perilakunya mencerminkan seorang Pramuka, dan dapat diteladani.
Anggota Majelis Pembimbing, adalah orang yang ditunjuk oleh organisasi Gerakan Pramuka karena diyakini dapat memajukan Gerakan Pramuka.


II. KEPRAMUKAAN
1. Kepramukaan sebagaimana yang dikatakan oleh Baden Powell: “Scouting, is not a science to be solemnly studied, nor it is not a collection of doctrines and texts. No. It is jolly game game in the out of doors, where boy-men and boys can go adventuring together as older and younger brother, picking up health and happines, handcraft and helpfulness.

2. Kepramukaan ialah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, ahklak dan budi pekerti luhur.

3. Kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan yang menggunakan out door activity / kegiatan di alam terbuka dengan harapan kegiatan kepramukaan akan mempunyai dua nilai, yaitu :
a. Nilai formal, atau nilai pendidikannya yaitu pembentukan watak ( character building ).
b. Nilai materiil, yaitu nilai kegunaan praktisnya.

4. Kepramukaan berfungsi, bagi :
a. Peserta didik, sebagai permainan (game) yang menarik menyenangkan dan menantang.
b. Pembina Pramuka/Anggota Pramuka dewasa, sebagai pengabdian (karya bakti).
c. Masyarakat, sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda.

5. Kepramukaan merupakan pelengkap pendidikan sekolah dan pendidikan dalam keluarga, mengisi kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi oleh kedua lingkungan pendidikan, kepramukaan mengembangkan pengetahuan minat serta bakat yang dimiliki peserta didik.

6. Kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara rekreatif dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Kegiatan harus dirasakan oleh peserta didik sebagai suatu yang menyenangkan, menarik, menantang dan tidak menjemukan, sehingga diharapkan pada peserta didik akan berkembang kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, rasa sosial, spiritual dan emosionalnya.

7. Sifat kepramukaan :
 Nasional : Penyelenggaraan kepramukaan untuk kepentingan nasional/bangsa.
 Internasional : dalam kepramukaan dikembangkan rasa bersaudara dengan sesama Pramuka di dunia, dengan sasaran akhir terciptanya perdamaian dunia.
 Universal : semua Organisasi Pramuka di dunia menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang merupakan ciri khasnya.

8. Kepramukaan dalam kegiatan haruslah memperhatikan 3 pilar kepramukaan ialah :
a. modern : selalu mengikuti perkembangan
b. asas manfaat : kegiatan yang memperhatikan manfaatnya bagi peserta didik.
c. asas taat pada kode kehormatan, sehingga akan dapat mengembangkan watak/karekternya.


9. Dalam kegiatan kepramukaan selalu terjalin 5 (lima) unsur terpadu, ialah :
a. Prinsip Dasar Kepramukaan
b. Metode Kepramukaan
c. Kode Kehormatan Pramuka
d. Motto Gerakan Pramuka
e. Kiasan Dasar Kepramukaan


III. PENUTUP
Untuk menyusun kegiatan kepramukaan para Pembina Pramuka hendaknya mamahami dengan sungguh-sungguh apa dan bagaimana kepramukaan itu dan memahami pula apa yang diinginkan para peserta didik sehingga akan terjadi proses pendidikan yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.


KEPUSTAKAAN
1. AD & ART GERAKAN PRAMUKA (Kepres RI No. 34 Th 1999, dan Kep Ka. Kwarnas No.107 Tahun 1999), Kwarnas. Jakarta, 1999.
2. Mutahar, HS. BACK TO BASIC. Kwarnas. Jakarta.
3. De Porter, Bobby - & Mike Hemacki. QUANTUM LEARNING
4. Goleman, Daniel. KECERDASAN EMOSI UNTUK MENCAPAI PUNCAK PRESTASI. Gramedia = Pustaka Utama. Jakarta, 1999.
5. SCOUTING AN EDUCATIONAL SYSTEM. WSB. Geneva.
6. PENDIDIKAN NILAI GERAKAN PRAMUKA. Kwarnas. Jakarta, 1999
7. Materi KMD 2010 Lemdikacab Kota Cirebon

PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINA PRAMUKA

0 komentar



I. PENDAHULUAN
1 Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda, guna menumbuhkan bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggung jawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional.

2 Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumberdaya atau potensi kaum muda agar menjadi negara yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.

3. Dalam kepramukaan proses pendidikan terjadi karena adanya pertemuan yang interaktif dan komunikatif yang digerakan oleh Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang dilaksanakan secara teratur, terarah, terencana dan berkesinambungan oleh peserta didik sendiri dengan dukungan orang dewasa.

4. Orang Dewasa yang terlibat langsung dalam proses pendidikan tersebut di atas ialah Pembina Pramuka.

II. MATERI POKOK
1. Peran Pembina
a. Pembina Pramuka adalah anggota dewasa yang langsung bergiat bersama peserta didik, membimbing, memberikan dukungan dan fasilitas agar para peserta didik dapat bergiat dengan teman-teman dalam satuannya dengan riang gembira, tekun, terjamin keselamatannya, sehingga acara kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan menghasilkan kepuasan batin pada semua peserta didik.
b. Dalam memberikan bimbingan dan bantuan agar peserta didik dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diharapkan, Pembina Pramuka menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Kiasan Dasar dan Sistem Among, sehingga lewat kegiatan yang disajikan Pembina Pramuka dapat mendidikan sikap dan perilaku yang dilandasi kematangan spiritual, pisik, intelektual, emosional dan sosial.
c. Pembina Pramuka hendaknya peka terhadap kebutuhan peserta didiknya, menerima dan mau mengerti (acceptance-understanding) terhadap kebutuhan peserta didik.
d. Pembina Pramuka sebagai pelaksana kebijakan Gerakan Pramuka yang terdepan mengemban tugas untuk memberikan pendidikan agar peserta didik menjadi:
1) manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur,
2) warga negara Rebuplik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara kesatuan rebuplik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

e. Dengan demikian peranan Pembina Pramuka dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1) Pembina Pramuka adalah anggota dewasa yang terlibat langsung dalam kegiatan kepramukaan dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan peserta didik, ialah terciptanya kegiatan yang bersifat kekinian, menarik, dan menantang.
2) Pembina Pramuka dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan dan Sistem Among, mendayagunakan kegiatan peserta didik menjadi media pendidikan.
3) Pembina Pramuka adalah sukarelaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam kepramukaan dan sebagai mitra peserta didik sangat peduli terhadap kebutuhan mereka, serta dengan penuh kesabaran: memotivasi, membimbing, membantu dan memfasilitasi kegiatan sehingga kegiatan peserta didik dapat berjalan dengan lancar, sukses dan terjaga keselamatannya.

2. Tugas Pembina Pramuka
a. Pembina Pramuka mempunyai tugas membina pramuka dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Sistem Among, dan berkewajiban selalu memperhatikan tiga pilar kegiatan kepramukaan, ialah: kegiatan kepramukaan harus modern (kekinian, baru, tidak ketinggalan jaman), bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, dan adanya ketaatan pada Kode Kehormatan Pramuka.
b. Pembina Pramuka bertugas dengan sukarela menepatkan posisinya sebagai mitra peserta didik untuk dapat memfungsikan diri peserta didik sebagai subyek pendidikan, karena pada hakekatnya kepramukaan adalah pendidikan sepanjang hayat dan oleh karena itu peserta didik harus disiapkan sejak dini bahwa merekalah yang akan mendidik diri mereka sendiri.
Sebagai mitra peserta didik pembina pramuka bertugas untuk selalu memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, bantuan dan menyediakan fasilitas kegiatan.
c. Pembina Pramuka berkewajiban membantu Gugusdepan dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan hubungan timbal balik antara Gerakan Pramuka dengan orang tua/wali pramuka dan masyarakat.

3. Tanggung jawab Pembina Pramuka
Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, tanggung jawab Pembina Pramuka ialah sebagai berikut:
Pembina Pramuka bertanggung jawab atas:
a. terselenggaranya kepramukaan pada satuan pramuka ialah sebagai berikut.
b. tetap terjaganya pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan pada semua kegiatan pramuka
c. terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi Gerakan Pramuka , akan menjadi media pembinaan pengembangan mental-spiritual-moral, pisik, intelektual, emosional, dan sosial, sehingga peserta didik akan memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandiriannya serta aktivitasnya di masyarakat.
d. terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik berguna.
e. dalam melaksanakan tugasnya Pembina Pramuka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, Pembina Gugusdepan dan diri pribadinya sendiri.

4. Oleh karena peran, tugas dan tanggung jawab Pembina Pramuka dapat dikatakan cukup berat, maka dalam kegiatannya diatur sebagai berikut:
a. Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan Pembantu Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia 16 tahun
Dalam Perindukan Siaga diperlukan 1 orang Pembina Siaga dan 3 orang Pembantu Pembina Siaga.
b. Pembina Penggalang sekurang-kurang berusia 21 tahun, dan pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurang berusia 20 tahun.
Dalam Pasukan Penggalang diperlukan 1 orang Pembina Penggalang dan 2 orang Pembantu Pembina Penggalang
c. Pembina Penegak sekurang-kurang berusia 25 tahun dan Pembantu Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun.
Dalam Ambalan Penegak diperlukan 1 orang Pembina Penegak dan 1 orang Pembantu Pembina Penegak.
d. Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun dan Pembantu Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia 25 tahun.
Dalam Rencana Pandega diperlukan 1 orang Pembina Pandega dan 1 orang Pembantu Pembina Pandega
e. Pembina Pramuka sekurang-kurang telah mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD).

III. PENUTUP
1. Agar seorang Pembina Pramuka dapat memerankan dirinya dengan baik seyogyanya melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan menghayati dengan baik prinsip-prinsip dalam kepramukaan, sehingga dapat mengikuti kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik

2. Sebagai Pembina Pramuka kita akan menjadi subyek yang akan ditiru oleh para peserta didik

3. Tugas dan tanggung jawab yang membebani Pembina Pramuka cukup berat, namun tugas mendidik anak bangsa agar dapat menjadi anak bangsa yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, merupakan tugas suci dan mulia.
Oleh karena itu berbahagialah kita yang terpanggil dengan sukarela memerankan diri sebagai Pembina Pramuka. Semboyan kita " Ihlas Bakti Bina Bangsa Ber Budi Bawa Laksana"


DAFTAR PUSTAKA
1. AD&ART GERAKAN PRAMUKA .Kepres RI No. 34 Tahun 1999 dan Kep. Ka Kwarnas No.107 Tahun 1999. Kwarnas. Jakarta, 1999.

2. PP GUGUSDEPAN PRAMUKA. Kep. Kwarnas No. 137 Tahun 1987. Kwarnas. Jakarta. 1990.

3. Atmasulistya, Endy R, Drs. H. dkk. PANDUAN PRAKTIS MEMBINA PRAMUKA, Kwarda DKI. Jakarta, 2000.

4. Materi KMD Tahun 2010 Lemdikacab Kota Cirebon.

Komunikasi dan Bergaul dengan Peserta Didik

0 komentar



I. PENDAHULUAN
Untuk dapat melaksanakan Program Kegiatan Peserta Didik ( PRODIK ) yang telah di susun bersama, Pembina Pramuka dalam satuan hendaklah menciptakan Komunikasi yang baik dan mengadakan pergaulan yang harmonis dengan Peserta Didik, dan sebagai anggota masyarakat kiranya menjadi kewajiban kita pula untuk mengadakan komunikasi dengan masyarakat sebagai faktor pendukung keberhasilan pendidikan yang kita laksanakan.

II. MATERI POKOK
1. Bergaul dalam Satuan Pramuka adalah segenap aktivitasi penyatu paduan antara kegiatan, Pembina dan Peserta didik, sehingga akan timbul hubungan timbal balik yang bermanfaat antara kegiatan - pembina - peserta didik yang saling mempengaruhi sehingga akan tercapainya kesuksesan.

2. Dengan adanya komunikasi yang baik, antara Pembina dengan Peserta didik akan dapat menghilangkan rintangan - rintangan komunikasi mencegah kesalah pengertian, dan mengembangkan pembentukan sikap. Lebih lanjut komunikasi dan bergaul bertujuan untuk menggiatkan peserta didik terlibat dalam kegiatan dengan semangat kerja sama yang tinggi dan dilaksanakan dengan senang hati.

3. Prinsip - prinsip hubungan insani/Pergaulan
a. adanya sinkronisasi antara tujuan Prodik dengan tujuan pribadi peserta didik dalam satuan Pramuka.
b. terciptanya suasana kerja yang menyenangkan.
c. adanya informalitas yang wajar dalam hubungan kerja.
d. peserta didik ditempatkan sebagai subjek.
e. mengembangkan kemampuan para anggota sampai tingkat yang maksimal.
f. adanya tugas - tugas yang menarik dan menantang.
g. adanya alat perlengkapan yang cukup.
h. setiap anggota difungsikan menurut keahlian dan kecakapannya.
i. diberikan penghargaan saat anggota berprestasi.

4.a. Pergaulan akan dapat terjadi bilamana antara pembina Pramuka dengan peserta didik selalu terjalin komunikasi yang baik.
b. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik hendaknya harus tercipta suasana :
1) Bersikap sopan
- tepat dalam memegang janji
- menghargai orang lain

- tahu berterima kasih
- menghargai waktu
2) jelas, sehingga orang lain mengerti uraian/ pesan / amanat anda.
3) ramah dan bersahabat, sehingga orang lain akan menyukai dan percaya pada apa yang anda katakan.
c. Dengan adanya komunikasi yang baik antara Pembina dengan peserta didik, akan tercipta :
1) suasana persaudaraan yang erat.
2) timbulnya salaing mempercayai
3) mempelancar proses kegiatan yang sedang dilaksanakan
4) akan terjadi proses saling menerima dan memberi
5) masalah - masalah yang munjul pada proses kegiatan akan dapat dengan mudah teratasi

5. Kemampuan berkomunikasi dan bergaul kiranya tidak hanya harus dimiliki oleh Pembina Pramuka saja, tetapi hendaknya dimiliki pula oleh peserta didik karena Pramuka pada hakekatnya merupakan " agent of chance " / agen pembaharuan selama hayatnya.
• Pramuka Siaga = keluarga
• Pramuka Pengalang = keluarga & masyarakat lingkungannya
• Pramuka Penegak
= Keluarga & masyarakat luas
• Pramuka Pandega

Dalam hal ini Pembina Pramuka harus dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya dalam berkomunikasi dan bergaul, karena dalam proses kepramukaan Peserta didik cendrung meniru Pembinanya.


III. PENUTUP
Kemampuan bergaul yang ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang Pembina Pramuka akan mewarnai kepemimpinannya dan pengelolaan satuan yang menjadi binaanya.


DAFTAR PUSTAKA

1. Decker, Bert. SENI BERKOMUNIKASI. Menjalin Hubungan lebih Harmonis Antar Perorangan dalam Bisnis. Binarupa Anksara. Jakarta, 1990.

2. Viscott, David, MD. MENDEWASAKAN HUBUNGAN ANTAR PRIBADI. Kanisus. Yogyakarta, 1992.

3. Partowisastro, Koestoer H. S.Psy. BIMBINGAN PENYULUHAN. Erlangga. Jakarta, 1985.
4. Tim Abdi Guru. IPS TERPADU. Erlangga. Jakarta, 2006.
5. DIKTAT KMD,2010 Lemdikacab Kota Cirebon

Skandal BANK CENTURY dalam pandangan Sosial Politik Fraksi Inisiator

0 komentar

Makalah Kelompok III : Ilmu Administrasi Negara Republik Indonesia - PRodi Adm.Negara Fisip Unswagati Cirebon

BAB. I
PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa selama bulan November 2009 hingga awal Maret 2010 yang merupakan awal-awal Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono yang terpilih kembali untuk kedua kalinya lewat Pemilihan Presiden secara langsung pada Pemilu Presiden tahun 2009, rakyat Indonesia di berikan berita yang hampir tidak ada henti-hentinya dari berbagai media baik cetak maupun elektronik, yaitu tentang seputar Kasus Bank Century, kasus ini semakin heboh dan bahkan menenggelamkan seluruh persoalan-persoalan lain yang sedang dirasakan oleh bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia pada khusunya, bagaimana tidak heboh, karena disinyalir dari pendapat beberapa Fraksi di DPR-RI bahwa Kasus Bank Century melibatkan para pembesar dan penguasa negeri ini.

Kasus Bank Century sesungguhnya merupakan sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah DPR-RI, ketika mengusulkan salah satu haknya yaitu Hak Angket DPR-RI didukung oleh lebih dari 500 anggota DPR-RI dan persidangan yang dilakukan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan secara luas oleh masyarakat, inilah yang menjadi torehan sebuah prestasi dalam penggunaan hak kontitusional DPR-RI sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 20A Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD dan DPRD Pasal 77 Ayat (3), yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan lebih bermakna dalam upaya memperkuat kehidupan berdemokrasi.

Kasus yang di persoalkam oleh hampir seluruh anggota DPR-RI periode 2009-2014 ini merupakan kasus yang menarik, karena didalamnya melibatkan sebuah bank, yaitu Bank Century, yang pemiliknya telah menjadi rahasia umum memiliki rekam jejak buruk dalam sejarah perbankan Indonesia. Bank Century merupakan bank kecil yang sejak dalam proses kelahirannya dinilai cacat ini ternyata mampu memampaatkan situasi krisis yang merupakan imbas dari krisis keuangan global untuk memperoleh dana talangan sebesar Rp. 6, 76 trilyun. Kejadian ini mengejutkan kita semua karena pencairan dana talangan tersebut melibatkan rangkaian pemampaatan dan perubahan ketentuan perundang-undangan yang ada, ternyata Perppu No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem keuangan (JPSK) yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Oktober 2008, dimampaatkan oleh sang pemilik dan pemegang saham Bank Century yang bernama Robert Tantular, untuk bersedia menandatangani Letter of Commitment (LC) pada tanggal yang sama dengan tanggal di sahkannya Perppu No.4/2008 yaitu tanggal 15 Oktober 2008, untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan akumulatif yang ada di Bank Century. Bahkan beberapa fraksi di DPR pun telah mencatat beberapa temuan setelah di tandatangani LC tersebut seperti ada rangkaian perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS).

Sebagai masyarakat Indonesia tentunya sepakat untuk memiliki Bank Sentral yang independen sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang dan Perppu Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dengan harapan agar Bank Indonesia dapat menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dengan baik, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap industri perbankan yang dimasa lalu sering dijadikan sebagai pintu masuk terjadinya transmisi krisis, seperti beberapa kejadian masa lalu yang menimpah Mantan Gubernur BI, Syahrir Sabirin dan Burhanuddin Abdullah, yang akhirnya mengingatkan semua tentang betapa pentingnya berbagai peraturan perbankan ditegakkan dengan integritas tinggi, lepas dari kepentingan dan campur tangan pihak-pihak yang dapat membuat BI tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Hak angket adalah hak kontitusional Dewan dalam rangka melaksnakan fungsi pengawasan Dewan atas kebijakan politik pemerintah yang dinilai penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Hak angket Dewan digunakan manakala terdapat kebijakan politik pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan KSSK ( Komite Stabilitas Sistem Keuangan ) dalam memberikan dana talangan (bailout) kepada Bank Century didasarkan pada asumsi pemerintah bahwa krisis yang melanda bank tersebut akan berdampak secara sistemik terhadap kondisi keuangan dan perbankan Indonesia secara keseluruhan.
Terlepas dari kontroversi mengenai kebenaran asumsi tersebut, Fraksi-Fraksi di DPR-RI yang terutama fraksi-fraksi inisiator kasus Bank Century, menilai bahwa kebijakan bailout (dana talangan) terhadapap Bank Century mengindikasikan berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan, apalagi ditemukannya bukti-bukti penyelewengan mekanisme kebijakan dalam pemberian dana talangan, serta pengubahan indikator kesehatan bank yang memungkinkan Bank Century memperoleh dana talangan, fraksi-fraksi pun berpendapat bahwa dalam kasus ini pemegang otoritas keuangan Negara nyata-nyata telah melakukan penyalagunaan kewenangan, maka diangkatlah kasus ini dalam bentuk Hak Angket.


BAB. II
TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dari beberapa media pemberitaan bahwa awal dari kasus Bank Century ini adalah berawal dari temuan-temuan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai penyampaian Laporan Hasil Investigasi Atas Kasus PT. Bank Century Tbk pada tanggal 20 November 2009. Laporan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari permintaan Audit Investigasi dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century. BPK telah menyampaikan beberapa temuan yang dimulai sejak proses merger dan akuisisi Bank Century, kemudian berlanjut pada proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Peryertaan Modal sementara (PMS), serta Proses Mengungkap Aliran Dana yang bersumber dari dana FPJP dan PMS.

Berdasarkan konstruksi fakta dan analisis permasalahan hukum dari BPK yang dilengkapi dengan temuan-temuan selama proses pemeriksaan terutama yang dilakukan oleh Pansus Angket Bank Century, beberapa fraksi di DPR-RI pun telah menyampaikan pandangannya sebanyak dua kali dalam menyikapi kasus ini, yaitu Pandangan Awal Terhadap Tiga Tema Kebijakan yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 18 Desember 2009 dan Pandangan Terhadap Aliran Dana yang disampaikan dalam sidang tanggal 17 Februari 2010, dan secara garis besar dari dua pandangan itu tersimpulkan bahwa kasus Bank Century terjadi melalui beberapa tahap seperti :

A. Tahap Merger dan Akuisisi
BPK telah menyimpulkan bahwa BI tidak tegas dan tidak pruden (hati-hati) dalam menerapkan aturan dan persyaratan akuisisi dan merger yang ditetapkan sendiri dalam merger bank, yaitu Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac, bahkan beberapa Fraksi di DPR-RI terutama dari Fraksi Inisiator Hak Angket Bank Century telah menemukan banyak data dan fakta yang menunjukkan pemberian kemudahan, kelonggaran dan ketidaktegasan BI terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century, bahkan sejak sebelum merger dilakukan, yaitu pada saat masih sebagai Bank CIC (Bank Chinkara Capital). Persyaratan akusisi antara CIC terhadap Bank Pikko dan Bank Danpac yang prinsipnya disepakati pada 27 November 2001 ternyata tidak dipenuhi secara tuntas sampai ijin merger diberikan kepada Bank Century pada tanggal 6 Desember 2004. Proses yang berlangsung selama lebih dari tiga tahun, diluar kelaziman yang biasanya hanya memakan waktu selama enam bulan ternyata sarat pemberian keleluasaan kepada pemilik dan pengelola Bank untuk melakukan aneka jenis kejahatan perbankan, maka berbagai indikasi pelanggaran pada tahap ini bisa dikategorikan pidana korupsi dan money laundering, maka disimpulkan bahkan BI sebagai pihak yang bertanggungjawab sehingga direkomendasikan agar penegak hukum segera menindaklanjuti penanganan kasus ini.

B. Tahap Pemberian FPJP
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa kejanggalan pada saat audit, yaitu adanya perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/26/PBI/2008 menjadi PBI Nomor 10/30/PBI/2008 yang ditandatangani beberapa jam menjelang pencairan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang). Permohonan repo aset dari Bank Century ternyata diproses sebagai permohonan FPJP. Fakta bahwa akad perikatan agunan masih merujuk pada PBI Nomor 10/26/PBI/2008 yang telah diubah juga banyak menimbulkan pertanyaan.
Demikian juga perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tidak aqurat, yang berubah hanya karena perubahan asumsi semata tanpa mengantisipasi surat-surat berharga yang jatuh tempo, sehingg menimbulkan ketidakpastian terhadap prospek dan risiko penyelamatan terhadap BC. Informasi tidak akurat terhadap posisi dana pihak ketiga (DPK) yang disampaikan Bank Indonesia, sebagaimana kemudian dibuktikan dalam Paparan BPK pada tanggal 9 Februari 2010, juga menguatkan indikasi seakan-akan opsi likuidasi menjadi tidak punya dasar, atau sebaliknya, opsi penyelamatan merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Pada tahapan ini beberapa fraksi inisiator berpendapat bahwa terdapat serangkaian indikasi pelanggaran aturan sehingga sepatutnya demi penegakan hukum, harus segera dilakukan penanganan kasus ini untuk memperjelas bentuk-bentuk pelanggaran (terutama indikasi tindak pidana korupsi) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

C. Tahap Pernyertaan Modal Sementara ( PMS )
Dalam pemeriksaan BPK ditemukan tidak adanya dukungan data yang konfrehensif dan muktahir bagi penentuan kriteria Bank Gagal Berdampak Sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sehingga menyulitkan penentuan jumlah biaya penyelamatan Bank Century secara pasti sejak awal.
Fraksi-Fraksi yang tergabung dalam Pansus Bank Century juga menemukan bahwa Bank Indonesia baru menerapkan secara tegas ketentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) setelah Bank Century diserahkan penangannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga menyebabkan pembengkakan dana talangan.
Fraksi-Fraksi Inisiator juga menyetujui temuan BPK yang menyatakan bahwa keberadaan Komisi Koordinasi (KK) belum dibentuk berdasarkan UU No.24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Argumentasi yang menyatakan bahwa ada dua jenis KK, yaitu KK dalam rangka pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat dan KK dalam rangka Penanganan Gagal, yang merupakan Hasil Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI, tidak meniadakan amanat Undang-Undang No. 24/2004 yang menyatakan KK akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang.
Berkaitan dengan pencairan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS), Fraksi-Fraksi Penggagas juga menyetujui temuan BPK bahwa PMS Tahap Kedua yang berjumlah sebesar Rp. 2,2 Trilyun pada tanggal 5 Desember 2008 yang didahului dengan perubahan Peraturan LPS yang berlangsung hanya 30 menit sebelum Rapat Dewan Komisioner LPS yang menetapkan tambahan penyetoran LPS ke Bank Century untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Penyetoran PMS untuk menangani masalah likuidasi tidak dibahas dengan KSSK maupun Komisi Koordinasi, juga fraksi menilai bahwa penyaluran PMS setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak mempunyai dasar hukum, karena Perppu nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan telah tidak disetujui oleh DPR-RI. Komite Koordinasi yang dihasilkan dari Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 tidak berlaku lagi sejak diterbitkanya Perppu JPSK.
Temuan pada tahap ini patut segera ditindaklanjuti KPK mengingat dana PMS merupakan bagian dari keuangan Negara, sehingga ada potensi kerugian Negara.

Dalam rapat pleno pansus tanggal 9 Februari 2010 ada perbedaan kesimpulan cukup signifikan diantara 9 fraksi. Terkait dengan tema akuisisi dan merger (Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac menjadi Bank Century, seluruh fraksi satu suara menuding Bank Indonesia lalai dan tidak tegas, namun, untuk tema pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS), suara 9 fraksi terpecah.

Tujuh fraksi lain, termasuk Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa Penguncuran FPJP dan PMS tidak memiliki landasan hukum yang kuat terutama ketika rapat paripurna DPR-RI tanggal 18 Desember 2008 tidak dapat menerima Perppu No. 2/2008 tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan, indikasi korupsi dinyatakan karena dana PMS ( Penyertaan Modal Sementara) dari LPS merupakan bagian dari keuangan negara. Fraksi Golkar bahkan menegaskan kesimpulan bahwa kasus Bank Century merupakan kasus perampokan uang negara secara sistemik oleh pemilik bank, pemegang saham, dengan bantuan keterlibatan oknum pejabat otoritas moneter (BI) dan Fiskal (Depkeu).
Dalam dua tema yang terakhir itu, dua petinggi pemerintah yaitu Boediono dan Sri Mulyani adalah yang bertanggung jawab secara langsung, karena pada saat pengucuran FPJP senilai RP. 689 Miliar pada 14 Nopember 2008, Wakil Presiden Boediono menjabat Gubernur BI. Sedangkan pada periode pengucuran PMS yang diputuskan oleh Komite Koordinasi, ada keterlibatan 2 pejabat tersebut secara bersama-sama.
Sebaliknya, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai tidak ada kesalahan dalam pemberian FPJP dan PMS. Argumentasi kedua Fraksi merujuk pada kondisi perekonomian global pada akhir 2008 yang terguncang karena krisis finansial di AS dan berimbas ke Indonesia sehingga kebijakan FPJP dan PMS adalah konteks adanya krisis ekonomi di tanah air. Kedua kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Perppu JPSK.

Berkaitan dengan dana PMS senilai Rp 6,7 triliun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Bank Century, Fraksi Partai Demokrat dan FKB menyimpulkan sudah sesuai aturan, yakni UU LPS. Keputusan KSSK yang menetapkan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diselamatkan, tidak ada unsur melawan hukum, maka kedua fraksi menekankan bahwa dana PMS dari LPS bukan pengeluaran Negara/APBN tetapi berasal dari dana premi bank-bank sehingga tidak ada kerugian negara dalam Kasus Bank Century.

D. Tahap Aliran Dana
Setelah serangkaian penyelidikan demi penyelidikan, pansus menyadari gagal menuntaskan penyelidikan atas aliran dana oleh sebab :
1. Batas waktu kerja Panitia Khusus Bank Century,
2. Ketiadaan kekuatan pro yustisia untuk menyidik
Maka pansus hanya mengandalkan dan meminta BPK untuk melaksanakan audit forensik untuk aliran dana PMS, sebagaimana hasil temuan BPK seperti :
1. Bank Century melakukan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) terkait bank selama Bank Century berstatus sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus, periode tanggal 6 November 2008 – 10 Agustus 2009 sebesar Rp. 938,65 Milyar;
2. Telah terjadi penggelapan dana valas sebesar USD 18 Juta dan pemecahan 247 NCD (negotiable Certificate Defosit) masing-masing dengan nominal Rp. 2 Milyar.
3. Telah terjadi praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan bank yang merugikan Bank Century.



BPK telah berusaha untuk menyelusuri 1.427 rekening pihak terkait bank, namun dalam Laporan Pemeriksaan tanggal 20 November 2009 baru melakukan verifikasi terhadap 1.129 rekening (atau 79,11%). Fraksi-Fraksi pun mencatat bahwa ada pemberitahuan dari Bank Indonesia secara formal kepada Kepala Eksekusi LPS tentang data terkait Bank Century baru dilakukan tanggal 28 Januari 2009. Direksi baru Bank Century bahkan baru mengetahui adanya larangan penarikan dana pihak terkait pada bulan agustus 2009. Dari sini terlihat bahwa pemblokiran baru efektif setelah dana yang bersumber dari FPJP dan PMS mengalir keluar. Dari jumlah PMS sebesar Rp. 6.76 Trilyun, BPK pun mencatat kerugian sebesar RP. 5,87 Trilyun digunakan untuk menutupi penerunan CAR yang diakibatkan malpraktik yang dilakukan RAR dan HAW sebesar Rp. 3,11 Trilyun dan RT sebesar Rp.2,75 Trilyun.
Berdasarkan data, fakta dan temuan tim dari visitasi lapangan telah mencatat sejumlah kejanggalan, antara lain :
1. Terdapat nama nasabah yang tidak ditemukan dalam data-base cabang Bank Century
2. Terdapat lonjakan penarikan dana nasabah, khususnya nasabah perusahaan pada periode pengelontoran dana FPJP dan PMS,
3. Terdapat rekening yang sumber dananya tidak jelas, terdapat deposito yang dananya berasal dari perusahaan yang diduga menyalagunakan kredit yang diperoleh dari Bank Century,
4. Terdapat rekening yang dimamfaatkan pihak lain,
5. Terdapat transaksi yang terjadi setelah suatu rekening di blokir,
6. Terdapat pemecahan deposito tanpa melalui prosedur yang lazim,
7. Pemindahan dana nasabah menjadi investasi di PT. Antaboga Deltasekuritas (PT ADS).

Meski semua fraksi-fraksi sepakat ada banyak permasalahan dalam tema aliran dana, tetapi ada perbedaan tentang pihak yang bertanggung jawab. Fraksi-fraksi inisiator mencatat permasalahan aliran ada di level pembuatan kebijakan maupun eksekusinya sehingga ada pelanggaran dari hulu sampai ke hilir. Patut diduga keterlibatan BI dan LPS dalam membantu manajemen Bank Century dalam pelanggaran-pelanggaran di tahap aliran dana. Adanya dugaan korupsi, tindak pidana perbankan umum, money laundryng dalam aliran dana PMS ini itu sehingga mendesak kepada pihak berwajib segera mengambil tindakan tegas, karena Bank Century merupakan bank kecil dan terbelit permasalahan sejak lama berhasil memamfaatkan momentum krisis untuk mendapatkan perlakuan istimewa sebagai satu-satunya bank yang bermasalah dalam krisis, bahkan Wakil Presiden saat itu Bapak Moh. Yusup Kalla sempat bertanya, “ Kalau Bank Century bermasalah karena krisis, memgapa tidak ada bank lain yang terkena ?”, atau pertanyaan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sendiri dalam rapat tanggal 21 November 2009 ,” Kasus ini pure miss-management atau karena krisis. Kalau karena krisi global, maka pertanyaannya adalah who is next ?”

E. Ada Apa Dengan FPJP dan PMS ?
Perbedaan pandanga terhadap status FPJP dan PMS sebenarnya berakar pada pertanyaan filosofis apakah kebijakan bisa disoal secara politik (kriminalisasi kebijakan). Isu ini tidak perlu berkembang jika pemerintah dan sebagian politisi berpegang pada difinisi hak angket bahwa ruang lingkup penyelidikan DPR dalam hak angket adalah kebijakan pemerintah maupun lembaga publik yang lain.
Kebijakan bailout Bank Century yang menjadi topik di pansus sebenarnya merupakan resultan dari 2 kebijakan yang lain yaitu : kebijakan Bank Indonesia dalam memutuskan pemberian FPJP dan Keputusan Komite Koordinasi untuk menetapkan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik dan penanganan oleh LPS.

FPJP adalah pinjaman berbunga dari BI bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas (uang masuk lebih sedikit daripada uang keluar). FPJP digunakan untuk menutup saldo giro negatif yang dialami Bank akibat ketidakmampuan Bank dalam menyelesaikan kewajiban sistem kliring sampai dengan batas waktu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua Bank di Indonesia Nomor 10/25/DPM tertanggal Jakarta, 14 Juli 2008 perihal : Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, serta tentang FPJP tertuang juga dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/30/PBI/2008 yang berlaku sejak 14 Nopember 2008. Revisinya menyangkut persyaratan bank penerima FPJP. Padahal dalam aturan sebelumnya, yang bisa menerima FPJP adalah Bank yang memiliki rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 8 %. Selain itu, syarat untuk memperoleh FPJP adalah Bank yang memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah FPJP yang diterima.

Namun, dengan pertimbangan keadaan krisis di akhir 2008 silam, BI mengubah syarat menjadi “ Cukup memiliki CAR positif ”, atas dasar inilah Bank Century terselamatkan hingga mendapatkan dana talangan atau bailout. Meski demikian, BPK menemukan bahwa sebenarnya pada saat BI memutuskan pemberian FPJP tanggal 31 Oktober 2008 CAR Bank Century masih negatif yaitu minus 3,53 %. Lebih dari itu, syarat kedua berupa adanya jaminan yang berkualitas juga tidak terpenuhi karena nilai jaminan Bank Cantury hanya 83% dari nilai FPJP (lebih rendah dari ketentuan sebesar 150%)
Berkaitan dengan Penyertaan Modal Sementara yang diberikan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bagi suatu bank yang ditetapkan statusnya sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diserahkan penyelamatannya kepada LPS oleh Komite Koordinasi (beranggotakan Gubernur BI, Ketua KSSK/Menkeu dan Komisaris LPS) juga sarat permasalahan hukum, karena pengambil alihan Bank Century oleh LPS mengikuti ketentuan Bagian kelima UU No. 24/2004 tentang LPS yaitu masuk kategori Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Tanpa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham.
Dalam status yang demikian, Bank Century sebagaimana tertuang dalam UU No. 24/2004 tentang LPS Pasal 40 adalah :
a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, Kepemilikan, Kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank yang dimaksud,
b. Pemegang Saham dan Pengurus Bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PDI Perjuangan sebagai Fraksi Penggagas terhadap Pansus Bank Century turut mendukung temuan BPK yang menyatakan bahwa BI dan KSSK tidak mempunyai kriteria yang terukur untuk menetapkan dampak sistemik Bank Century. Sebaliknya BI mengembangkan kriteri sendiri yang tidak lazim dan lemah indikatornya yaitu psikologi pasar yang berdasar Judgement ( penilaian, penghakiman sehingga subyektif). Kriteria ini inkosisten dengan kriteria Uni Eropa yang mempunyai 3 (tiga) indikator terukur yang tidak terpenuhi semua untuk Bank Century. Tiga indikator tersebut adalah :
1. Proporsi dana pihak ketiga (DPK) di Bank Century hanya 0,08% dari total DPK perbankan.
2. Pencairan kredit hanya 0,72 % dari total.
3. Total asset hanya 0,72 % dari total asset perbankan.
Singkatnya, Bank Century tidak masuk kriteria sebagai anchor bank yang akan mendorong krisis sistem perbankan jika dibiarkan gagal. Permasalahan intinya adalah berkaitan dengan status hukum Komite Koordinasi yang pembentukkannya tidak sesuai dengan UU sebagaimana diamanatkan UU LPS (penjelasan Pasal 21 ayat 2).

Perdebatan soal apakah dana LPS adalah keuangan Negara atau bukan, selesai terjawab ketika Pelaksana Tugas (plt) Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Pangabean menegaskan, bahwa dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah uang milik negara. Pernyataan itu disampaiakannya pada saat rapat konsultasi yang dilakukan antara Pansus Angket Bank Century DPR-RI dengan KPK di gedung DPR-RI pada tanggal 4 Februari 2010.
Menurut pandangan KPK, berdasarkan landasan UU nomor 31 tahun 2002 dalam penjelasannya yang telah diperbaiki, serta UU nomor 20 tahun 2001, uang milik LPS adalah termasuk keuangan Negara. Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa:
(a) seluruh kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya kekayaan negara dan segala hak kewajiban karena berada dalam penguasaan pengurusan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara.
(b) ….. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN atau perusahaan yang menyertakan modal negara.
Dana LPS memenuhi 2 (dua) kriteria di atas sehingga merupakan bagian dari keuangan negara.

BAB. III
HAK ANGKET DPR-RI
A. Inisiator Hak Angket

Keberadaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu bentuk manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh DPR. Disinilah kehadiran DPR sebagai lembaga yang mewakili dan mewujudkan kedaulatan rakyat merupakan hak yang mutlak, terutama dalam pembuatan kebijakan umum serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan kehendak rakyat. Disatu sisi fungsi DPR dalam bidang legislasi berkurang, namun di sisi lain fungsi pengawasan yang dimiliki DPR haruslah dioftimalkan, agar dalam praktiknya kebijakan yang diambil Presiden sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang.

Namun seringkali keberadaan hak angket oleh sebagai masyarakat Indonesia di persepsikan sebagai “momok” politik. Lebih para lagi ada yang berpikiran hak angket ini hanya sebagai alat untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, misalnya dalam kasus Bank Century bahwa pencairan Bailout sebesar Rp. 6,7 Trilyun telah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku atau tidak. Bahkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri yang fraksinya sebagai penggagas angket Bank Century sempat memberikan pesan kepada para anggota F.PDI-P yang masuk Pansus Bank Century “ untuk selalu profesional dan tidak terpancing emosi, biarkan mereka bicara apa saja, dan kita tetap tinggal diam “ serta arahan beliau lainnya seperti ” kita belum dapat menemukan jawaban akhir sebelum kita tiba di ujung lorong tersebut, sehingga mengharuskan kita tetap berjalan maju. Kita tidak dapat mundur setelah memasuki lorong tersebut, kendati dalam proses politik dapat dipastikan akan selalu ada faktor X yang bermain didalamnya “.

Sebagaimana di tanyangkan beberapa media massa, bahwa Fraksi PDI Perjuangan merupakan Inisiator Hak Angket Bank Century yang kemudian didukung oleh F-PKS dan F-Partai Golkar, sebagaimana di sampaikan oleh Bambang Soesetyo “ bahwa sepenuhnya setuju jika anggota Fraksi PDI Perjuangan ditunjuk menjadi Ketua Pansus Angket, karena F-PDIP adalah pengagas pertama usul angket Bank Century ( Sumatera Express, Kamis, 26 Nopember 2009 )

Pada akhir Agustus 2009, ada gelombang protes para korban Antaboga diberbagai tempat termasuk ke Gedung DPR. Kasus ini kemudian ditangani Mabes Polri dan berujung pada pemenjaraan Robert Tantular sebagai eks pemilik dan pemegang saham pengendali Bank Century. Perhatian masyarakat semakin meningkat, terutama terhadap fakta bahwa Bank Century adalah penerima dana PMS sebesar Rp. 6,7 Trilyun.
Pada Rapat Komisi XI pada tanggal 1 September 2009 telah menyepakati perlunya BPK mengadakan audit investigasi terhadap kasus Bank Century, bahkan BPK juga menerima permintaan yang sama dari KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) tepatnya pada tanggal 5 Juni 2009. Maka BPK pun pada tanggal 28 September 2009 menyerahkan laporan sementara kepada DPR dengan menyampaikan 5 (lima) temuannya dalam audit investigasi tersebut.
Merespon temuan-temuan diatas maka F.PDIP membentuk Tim Persiapan Pengusutan Hak Angket Skandal Bank Century dengan menugaskan 19 anggota F.PDIP yang dipimpin oleh Ketua Poksi (Kelompok Komisi) XI, Emir Moeis. Pada tanggal 11 November 2009, dua orang anggota Tim Pansus, Prof. Gayus Lumbuun dan Eva Kusuma Sundari, SH. Mengadakan press conference memberitakan rencana pengajuan Hak Angket Skandal Bank Century oleh Fraksi PDI Perjuangan. Usulan tersebut, sementara telah mendapatkan dukungan dari 73 anggota DPR dari berbagai fraksi kecuali Fraksi Demokrat dan Fraksi Amanat Nasional.
Akhirnya pada tanggal 1 Desember 2009 Rapat Paripurna DPR-RI secara aklamasi menyetujui usulan Hak Angket Bank Century dengan dukungan 503 anggota DPR dari 9 Fraksi. Ini merupakan angka tertinggi pendukung usulan hak angket sepanjang sejarah DPR. Pada tanggal 4 Desember 2009 Rapat Paripurna DPR mengesahkan Panitia Khusus Hak Angket Skandal Bank Century yang terdiri dari 30 anggota DPR-RI dari 9 fraksi. Dan pada tanggal 5 Desember 2009 diadakan voting pemilihan Ketua Pansus dan sebagai ketua terpilih adalah Idrus Marhan dari F.Partai Golkar yang memperoleh suara 19 Suara dan sebagai Wakil Ketua Pansus adalah Gayus Lumbuun F-PDIP dengan perolehan suara 7 suara sementara Mahfud Siddik dari F-PKS mendapat 3 suara dan Yahya Secarwirya dari F.Demokrat mendapat 1 suara.
B. Mengapa Angket Harus Terbuka
Sebagaimana disampaikan oleh Ganjar Pranawo anggota Pansus dari F-PDIP menyampaikan bahwa agar setiap rapat Pansus Angket Bank Century dibuka untuk publik “Biar publik bisa masuk ke ruangan dan melakukan pengawasan, tidak ada pilihan lain.” (TEMPO Interaktif, Jakarta-Minggu, 06 Desember 2009)
Tugas dan fungsi DPR tertuang secara tegas di UUD 1945 Pasal 20A ayat (1), yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, Pasal 20A ayat (2) menyatakan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak Interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut merupakan perwujudan mekanisme penyeimbang kekuasaan legislatif saat berhadapan dengan kekuasaan eksekutif dengan segenap kekuasaan diskresinya (membuat kebijakan) yang amat besar dan berpotensi disalahgunakan.
Dalam UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pasal 182 ayat (1) dijelaskan bahwa hak angket adalah : pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau hak angket DPR adalah hak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Undang-Undang oleh suatu kebijakan Pemerintah.
Pada Rapat Pleno Pansus tanggal 14 Desember 2009, terjadi perdebatan soal perlu tidaknya rapat pansus dibuka ke publik, maka dengan berpedoman pada UU Nomor Tahun 1958 Pasal 23 Ayat (1) tentang Panitia Hak Angket, F-Partai Demokrat mengusulkan rapat pansus tertutup, hal ditentang oleh juru bicara F-PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari yang meminta rapat dibuka di publik sebagaimana perintah UU MD3 tahun 2009 Pasal 200 dan Pasal 183 yang menyatakan bahwa seluruh rapat DPR berlangsung terbuka kecuali ditetapkan tertutup.
Dasar yang diajukan F-PDIP adalah azas kemampaatan dan prinsip pembaharuan hukum, meski demikian Fraksi akan mendukung jika saksi meminta sidang ditutup dengan alasan keamanan. Pendapat F-PDIP ini mendapat dukungan 7 fraksi lain kecuali Fraksi Demokrat sehingga pleno memutuskan rapat pansus dilaksanakan secara terbuka, dan keterbukaan pansus ini mendapat apresiasi publik secara luar biasa dan mendapat peliputan media TV secara maksimal. Ada beberapa insiden baik dari anggota pansus sendiri maupun dari penonton, tetapi pansus sepakat untuk tetap terbuka bagi publik sebagaimana diputuskan awal.

C. Ruang Lingkup Penyelidikan Pansus
Menyadari bahwa inisiator utama Usulan Hak Angket adalah Fraksi PDI Perjuangan, maka ada konsensus diantara empat pimpinan pansus untuk menugaskan Prof. Gayus Lumbuun untuk menyusun kerangka kerja pansus, maka pada tanggal 14 Desember 2009 menyepakati 5 (lima) pokok ruang lingkup penyelidikan yang mangacu pada 5 (lima) temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) yaitu :
1. Proses Merger (penggabungan) Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC untuk menjadi Bank Century dan pengawasan Bank Century oleh Bank Indonesia.
2. Kebijakan pemberian persetujuan BI dalam memberikan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) untuk Bank Century.
3. Kebijakan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga berhak mendapat PMS (Penyertaan Modal Sementara) dan penanganan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
4. Aliran dana dari penggunaan dana FPJP dan PMS oleh pihak internal/managemen Bank Century maupun dana oleh (dana) pihak terkait terutama pada saat Bank Century berstatus “ dalam pengawasan khusus”
5. Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus Bank, pemegang saham, maupun pihak-pihak terkait Bank Century dalam pengelolaan Bank Century yang merugikan Bank Century, karena dana LPS adalah bagian dari keuangan negara, maka ada potensi kerugian negara dalam pemberian dana PMS oleh LPS.

Atas dasar temuan-temuan BPK tadi maka seluruh anggota pansus bergerak untuk menyelidiki berbagai kejanggalan-kejangalan terhadap skandal ini, bahkan beberapa anggota pansus terutama dari anggota fraksi inisiator berivestigasi sampai keplosok-plosok Indonesia sebagaimana bahan-bahan kepemilikan nomor-nomor rekening yang menjadi sumber aliran dana Bank Century, seperti Penelusuran aliran dana Bank Century terus menemukan fakta-fakta mengejutkan. Selain praktik pencucian uang (money laundering), kini Pansus Hak Angket Bank Century juga menemukan dugaan aliran dana terkait jaringan narkoba internasional. Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun mengatakan, aliran dana dari Bank Century yang terkait dengan transaksi narkoba ditemukan Tim Pansus saat melakukan investigasi di Denpasar, Bali. "Tim menemukan aliran dana narkoba di Bali. Itu bagian yang akan kami telusuri," ujar Gayus saat memaparkan hasil investigasi lapangan dalam rapat Pansus pada tanggal 16 Februari 2010, Menurut Gayus, transaksi tersebut termasuk dalam 50 nasabah yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai transaksi mencurigakan. Sayang, data rinci terkait transaksi tersebut tidak bisa didapat karena manajemen Bank Mutiara enggan memberikan data. "Padahal, (nasabah yang melakukan transaksi narkoba) yang di Denpasar ini sudah ditangani pihak kepolisian," katanya.
Aliran dana Bank Century yang terkait dengan transaksi narkoba juga diduga terjadi di Jakarta. Pansus menyebut, dugaan itu terungkap dari data rahasia yang disampaikan oleh PPATK. Karena modusnya sama persis dengan yang di Bali. Bedanya, yang di Bali sudah ditangkap, sedangkan yang ini masih diselidiki.
Sementara itu, Anggota Pansus dari F-Partai Golkar Agun Gunanjar mengatakan, salahsatu nasabah yang menjadi prioritas penelusuran oleh fraksinya adalah Amiruddin Rustan, nasabah Bank Century asal Makassar. "Sebab, keterangan yang dia sampaikan ke Tim Pansus yang datang ke Makassar, berbeda dengan data penelusuran PPATK. Bisa jadi, dia memberikan kesaksian palsu" katanya. Saat bertemu dengan Tim Pansus di Makassar pada hari Juma’ 12 Februari 2010, Amiruddin mengaku tidak mengenal Robert Tantular. Adapun dana miliaran rupiah yang ada di rekeningnya berasal dari pencairan kredit dari BCA. Amiruddin juga mengatakan, dana Rp 66 miliar miliknya yang sebelumnya ada di reksadana Antaboga sempat dialihkan ke dalam bentuk deposito pada 3 November 2008.

Selanjutnya, karena kondisi Bank Century yang memburuk, dia memecah depositonya menjadi 33 rekening masing-masing Rp 2 miliar atas nama keluarga dan karyawan-karyawannya. Tujuannya, agar jika Bank Century ditutup, maka dananya masuk dalam skema penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, keterangan Amiruddin tersebut tidak sesuai dengan data penelusuran dana oleh PPATK yang juga dilansir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dua lembaga negara ini, dana Rp 66 miliar dalam rekeningnya berasal dari rekening PT Animablu Indonesia, sebuah perusahaan perdagangan yang terafiliasi dengan Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century.

Dana dari PT Animablu Indonesia ini rupanya berasal dari penjualan surat-surat berharga (SSB) milik Bank Century berupa US Treasury Strip. Total SSB yang dijual sebanyak USD 38 juta. Dari hasil penjualan tersebut, USD 31 juta diantaranya masuk ke rekening milik Rafat Ali Rizvi (mantan pemegang saham Bank Century) di Dresdner Bank of Switzerland (DBSL), sedangkan USD 7 juta lainnya masuk ke PT Animablu Indonesia. Dana dari PT Animablu Indonesia inilah yang kemudian mengalir ke rekening Amiruddin.

Menurut Agun, aliran dana Amiruddin perlu ditelusuri. Pasalnya, meski manajemen Bank Century sudah memblokir rekening yang bersangkutan, namun tetap saja dananya bisa dicairkan. Nilainya Rp 35 miliar. "Karena itu, harus ditelusuri pula, siapa orang dibalik Amiruddin ini," tuturnya.
Selain MT dan Amiruddin Rustan, fokus Pansus juga masih tertuju pada Boedi Sampoerna. Menurut Andi Rahmat, salahsatu kejanggalan yang harus diungkap adalah mengapa Boedi Sampoerna bisa mencairkan dananya yang ada di reksadana Antaboga, sementara 1.060 nasabah lain dengan total dana Rp 1,4 triliun hingga kini masih gigit jari.

Sementara terkait dengan perkembangan penelusuran aliran dana ke parpol atau tim kampanye capres, Andi mengakui jika saat ini baru ditemukan indikasinya pada PT Asuransi Jaya Proteksi (AJP). Namun demikian, bukan berarti aliran dana baliout Bank Century sudah bersih dari aroma politik.
Ketua Pansus Hak Angket Bank Century Idrus Marham mengatakan, agenda tersebut diundur untuk memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk mempelajari lebih detil hasil investigasi lapangan yang baru diserahkan kepada pimpinan Pansus. Anggota pansus dari FPPP M Romahurmuzy menyampaikan nasabah fiktif menjadi salahsatu modus yang dijalankan secara sporadis oleh oknum-oknum. Menyangkut aliran dana, memang ada dua nama perusahaan yang kebetulan sama dengan penyumbang salahsatu pasangan capres, yakni SBY - Boediono. Sampai sekarang masih belum berhasil menemukan benang merahnya. Karena waktu yang dimiliki sangat terbatas. Karena itu, dia menegaskan, persoalan ini harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.


BAB. V
RAPAT PARIPURNA DPR-RI

Banyak pemandangan menarik yang dapat kita simak pada saat perhelatan di Gedung DPR-RI itu, bagaimana tidak menarik, segala macam tingkah pola para wakil rakyat itu dipertontonkan di depan publik rakyat yang menjadi konstituennya. Bahkan, tontonan yang tak kalah menariknya adalah pada saat rapat pleno memutuskan perlu tidaknya masing-masing fraksi membuat laporan akhir yang berisi laporan awal dan aliran dana. Inilah yang menjadi tantangan bagi semua fraksi terhadap konsistensi sikap fraksi antara awal dan akhir.

Bagi fraksi-fraksi yang merupakan fraksi inisiator tentunya bukan menjadi hambatan karena dari awal pansus tetap terjaga konsistensinya, seperti pada saat penyampaian Pandangan Akhir Fraksi pada Rapat Pleno pansus tanggal 23 Februari 2010, yang kebanyakan menyampaikan menunjuk langsung para pejabat yang dianggap bertanggung jawab dalam beberapa periode, mulai dari akusisi, merger, pemberian FPJP, PMS hingga proses aliran dana. (table temuan BPK dan temuan Pansus Angket F-PDIP terlampir)
Yang tak kalah menarik untuk dicermati dalam rapat pleno tersebut adalah adanya perubahan sikap dari fraksi PAN. Jika pada laporan awal menyimpulkan bahwa FPJP dan PMS bermasalah, pada laporan akhir berbalik mendukung kedua kebijakan tersebut. Penyebutan nama pejabat yang bertanggungjawab juga disebutkan oleh F-Partai Golkar, F-PKS dan F-Hanura, sedangkan F-PPP dan F.Gerindra sebatas menyebut lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Akhir dari rapat pleno ini adalah menyepakati pembentukan Tim Kecil Pansus yang terdiri dari 15 anggota dari seluruh fraksi DPR dengan komposisi mengikuti logita proposional (hasil perolehan kursi DPR).

Dalam tim kecil pansus ini terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing fraksi, terutama berkaitan dengan kebijakan FPJP dan PMS sepertinya tidak dapat dikonsolidasikan walau F.Demokrat ada pergeseran sikap yang dari awal tidak bermasalah secara keseluruhan, maka pada rapat tim kecil ini F-Demokrat setuju bahwa tingkat implementasi kebijakan terhadap indikasi pelanggaran.
Tim kecil inilah yang menghasilkan 2 kesimpulan rekomendasi masing-masing, yaitu Opsi A yang menyatakan bahwa kebijakan FPJP dan PMS tidak bermasalah (bermasalah hanya di level implementasi) dan Opsi C yang menilai kebijakan bailout bermasalah dan implementasinya juga bermasalah. Maka pada tanggal 3 Maret 2010 digelarlah Rapat Paripurna DPR-RI untuk menyampaikan penilaian terhadap 2 opsi yang disampaikan Tim kecil pansus.

Opsi A didukung oleh F-PD, F-PKB dan F-PAN, dan Opsi C didukung oleh F-PG, F-PDIP, F-PKS, F-PPP, F-Gerindra dan F-Hanura. Dalam Rapat Paripurna itu sebanyak 9 Fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap kasus Bank Century, bahkan dari 2 opsi yang ditawarkan oleh Tim kecil pansus berkembang menjadi tiga kubu; yaitu pendukung Opsi A, Pendukung Opsi C dan kubu yang tidak memilih keduanya (abstain), bahkan pembacaan pemandangan akhir seluruh fraksi tidak segera bisa dilanjutkan dengan pengambilan suara, maka dibukalah forum lobby antar pimpinan fraksi yang berlangsung lebih dari 5 jam yang menghasilkan Opsi A + C sebagai pilihan selain Opsi A dan Opsi C. pemungutan suara berlangsung dua tahap yaitu pertama memilih Opsi-Opsi 1 : (A, C, dan A+C) yang didukung 246 suara atau 2 : ( A dan C ) yang ternya didukung 294 suara.
Proses voting tahap kedua untuk memilih antara Opsi A atau Opsi C, ternyata juga mayoritas anggota DPR-RI memilih Opsi C. sebanyak 325 anggota memilih Opsi C dari 537 anggota yang hadir, Opsi ini didukung oleh F-PG, F-P.PDIP, F-PKS, F-PPP, F-Gerindra dan F-Hanura. Sedangkan Opsi A yang menyataka proses bailout tidak bermasalah dipilih 212 anggota DPR yang sebagian besar dari F-PD, F-PKB, dan F-PAN.

Dengan hasil voting tersebut berarti sebagian besar anggota DPR RI menyatakan bahwa kebijakan bailout (penggelontoran dana talangan dari uang negara senilai Rp. 6,7 triliun) kepada Bank Century, termasuk proses marger, dan akusisi atas bank tersebut terjadi sejumlah pelanggaran berindikasi tindak pidan korupsi, penyimpangan kebijakan perbankan dan keuangan negara, pidana pencurian uang maupun tindak pidana umum lainnya.

BAB. VI
KESIMPULAN


Hasil dari Rapat Paripurna ini, menyudahi keraguan dan kesaksian masyarakat semua bahwa hasil angket akan berujung tidak jelas sebagaimana nasib angket-angket sebelumnya. Inilah yang menurut pendapat kami sebagai pansus satu-satunya yang bisa bekerja tanpa masuk angin hingga palu terakhir diketok. Karena yakin yang terjadi dalam gedung itu pastilah badai lobi yang tak putus-putus, tekan-menekan, teror-meneror, ancam-mengancam para anggota pansus, namun demi amanat rakyat sepertinya anggota pansus terutama dari fraksi-fraksi inisiator, anggotanya tetap tegar dan menjaga konsistensinya.

Rapat paripurna itu seakan membalikkan semua anggapan buruk tentang para Anggota DPR-RI yang hampir setiap hari menuai kritik pedas, bahkan cemooan walau melakukan tindakan benar apalagi salahnya. Sepertinya dimata masyarakat fraksi-fraksi mayoritas baik yang sepakat maupun tidak sepakat terlihat menunjukan konsistensinya, bahkan secara tidak langsung telah memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia semua bahwa suara rakyat di atas segalanya dan tidak bisa dibarter dengan kursi menteri ataupun tawaran fulus dari juru lobby.

Melalui voting terbuka yang cukup memberikan pembelajaran bagi semua, karena 65 % suara di DPR RI memilih Opsi C, yaitu kebijakan bailout Bank Century dan aliran dana diduga terdapat penyimpangan-penyimpangan secara Sistem Administasi Negara Republik Indonesia (SANRI), maka berbagai penyimpangan itu seharusnya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kebenaran yang bersemayam di hati nurani publik pun hendaknya dapat ditegakkan dan dimenangkan.

Pansus Angket Century membangkitkan optimisme kita bahwa sebuah generasi baru telah lahir di lembaga DPR-RI. Generasi baru itu bisa diharapkan mengubah citra parlemen untuk selalu memenangkan rakyat. Tidak bisa dipungkiri bahwa isu Pansus Angket Bank Century menyedot dan memonopoli pemberitaan publik selama jedah waktu panjang yaitu sejak bulan November 2009 hingga awal bulan Maret 2010. Fraksi-fraksi pun mendapatkan bukan saja pujian, cacianpun dialamatkan ke pansus secara terbuka dan langsung terhadap apa saja baik yang bersifat personal maupun kelembagaan pansus, sepertinya banyaknya media yang turut memberitakan berbagai komentar terhadap sikap terjang para anggota pansus, bahkan jejaring sosial di dunia maya pun banyak yang mengulas status tentang angket Bank Century ini.


BAB. VII
PENUTUP


Dari beberapa uraian diatas dapat dikrucutkan bahwa Anggota Pansus Angket Century dari Fraksi-fraksi inisiator telah secara rekontruksi data dan fakta, sejumlah pendekatan telah digunakan seperti pendekatan yang menekankan asas konsistensi, sehingga yang dilakukan lebih pada upaya untuk merangkai fakta dan data agar berbicara tanpa disandera oleh interprestasi dan opini yang bersumber pada kepentingan politis tertentu, dari sudut pandang ini terlihat bahwa pekerjaan Panitia Angket telah memberi kontribusi besar untuk mengukuhkan mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi di Republik Indonesia ini.

Kedepan sebuah Pansus hendaknya diberi waktu kerja yang panjang, karena dalam Panitia Angket ini waktu dan kewenangan terbatasi sehingga kewenangan yang bersifat pro-justisia untuk mengukapkan aliran dana secara terang benderang lebih kurang maksimal dijalankan oleh pansus, terutama penyidikan terhadap temuan BPK yang telah menemukan 1.472 rekening pihak terkait Bank Century, namun belum mampu menelusuri kesemuannya.ditambah lagi karakter industri perbankkan kita yang sarat regulasi dan padat teknologi juga mempersulit aparat dalam memgendus aliran dana keluar yang bersumber dari dana FPJP dan PMS di Bank Century.

Pansus Hak Angket Bank Century merupakan pembelajaran politik yang sangat berharga bagi berjalannya sistem ketatanegaraan yang telah dilembagakan dalam UUD 1945 beserta perubahannya, sekaligus merupakan ujian bagi perkembangan demokrasi yang diharapkan makin berkualitas. Bahkan menurut Marzuki Alie, (post kupang com, 6 maret 2010 ) “ Sebuah sistem hanya akan kuat bila menghadapi ujian secara terus menerus”.
Hasil akhir Pansus Angket yang memilih Opsi C, merupakan hasil yang semula tidak terbayangkan oleh kita semua, mengingat koalisi yang mendukung Kabinet Indonesia Bersatu jilid II melebihi 70 % di parlemen. Serta ada kesan dan persepsi kuat di gedung Senayan itu bahwa segala sesuatu bisa diperjualbelikan, ditransaksikan, oleh lembaga-lembaga politik dan hukum di Indonesia. Kejujuran tidak pernah menjadi keutamaan politis. Seperti di sampaikan Sutrisno Bachir yang menuduh Partai politik tidak bermoral, tidak memiliki idealisme, dan merupakan kerumunan orang-orang pragmatis, hedonis dan machiavelis yang menghalalkan segala cara (Kompas, 5 November 2009, hal. 3).

Keputusan DPR-RI setidaknya telah membawa angin baru, bahwa masih ada harapan dari para wakil rakyat yang telah dipilih melalui proses kontestasi politik liberal. Hal ini merupakan babak baru demokrasi kita, dan pasar politik masa depan yaitu sebuah reputasi partai politik dan politisinya. ***

DAFTAR PUSTAKA

Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002

SK. DPR RI No. 06/DPR-RI/II/09-10 Persetujuan DPR-RI Terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Panitia Angket DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century : Jakarta, 3 Maret 2010

T. Gayus Lumbuun, Dinamika Demokrasi Dalam Peran Politik DPR-RI, artikel dalam buku Shidarto Danusburoto, DPR Bukan Taman Kanak-Kanak” Bicara Stigma di Usia 70 Tahun.Produktivitas Dewan Versus Kesenjangan Demokrasi, Jakarta : Verbum Publishing, 2006

Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI Konsisten Memperjuangkan Rakyat Fraksi PDI Perjuangan Dalam Pusaran Hak Angket Bank Century, Jakarta : Sekretariat F.PDI Perjuangan DPR-RI, 2010

Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI Periode 2009-2014 pada Laporan Angket Kasus Bank Century, Jakarta : Sekretariat F.PDI Perjuangan, 2010.

Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI Fraksi Oposisi DPR-RI laporan Kepada Rakyat. 4 tahun Beroposisi, Jakarta : Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan, 2010.

www.kaltimpost.co.id.indek.php Aliran Dana Terkait Narkoba Pansus Century Temukan Bukti di Bali. Rabu, 17 Februari 2010, 06:21:00

www.kaltimpost.co.id.indek.php Rekening Century Fiktif di Duga Terkait Politik . Senin, 15 Februari 2010, 06:11:00


Dios Kurniawan Bagaimana Bila Bank Century Ditutup, Sabtu, 13 Februari 2010.12.18 Politik.compasiana.com

Jambi Ekspress Kasus Bailout Bank Cantury Kesalahan Bank Indonesia, Minggu, 6 September 2009.issu.com/brondong/docs/060909

Ajakan Ka. Mabinas Gerakan Pramuka

0 komentar Jumat, 09 Juli 2010


Foster ajakan Presiden SBY sebagai bentuk ajakan terhadap Revitalisasi Gerakan Pramuka.

Solusi Menciptakan " GOOD GOVERNMENT "

0 komentar


BAB. I
PENDAHULUAN


Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan Good Governance ( GG ) dalam rangka membentuk Indonesia Baru. GG adalah istilah yang belakangan ini populer menyusul terbentuknya pemerintahan yang baru yang secara umum dari kata-katanya muda diterka artinya karena kata-kata itu berlawanan dengan “ poor governance “ atau pemerintahan yang parah yang menunjuk pada pemerintahan yang lama semasa orde baru yang disinyalir penuh dengan kecurangan dan KKN. Saat ini, ketika wakil-wakil rakyat bersidang di MPR maka istilah itu menjadi penting, karena karena kalau tidak, maka Indonesia akan kembali masuk dalam kemelut yang berlarut-larut.
Sebenarnya secara khusus istilah good govermment mulai banyak digunakan sekitar tahun 1990-an ketika mass media mulai ramai mempersoalkan KKN dan kebocoran yang terjadi dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama pinjaman Bank Dunia. Istilah ini sedini tahun 1995 telah dipopulerkan oleh badan PBB – UNCHS dan ditujukan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama secara umum dan digunakan sebagai bahan persiapan untuk Konperensi Habitat-II ( Istambul – 1996 ) yang memuat beberapa elemen sebagai berikut :
Pertama, Good Governance menuntut pertanggung jawab yang bersih dari para pemimpin politik dan pemerintah, baik dalam melayani, pengelolaan dana, dan memelihara keamanan masyarakat demi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Good Govermment mengurangi adanya korupsi dan menjamin bahwa setiap kegiatan pemerintah diarahkan pada kebutuhan masyarakat;

Kedua, Good Governance menuntut tranparansi prosedur, proses, dan investasi dalam keputusan, kontrak dan perjanjian. Masyarakat perlu diberi peluang untuk menilai setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam kesempatan debat terbuka agar tercipta peran serta kelompok-kelompok sosial dan kemitraan antar sektor ;

Ketiga, Good Governance membutuhkan peran serta yang luas dalam menentukan pilihan masyarakat seperti kebijakan dan peraturan. Esensi demokrasi adalah pelibatan semua kelompok masyarakat termasuk LSM. Peran serta masyarakat yang luas juga menjamin pertanggung jawab yang bersih, dan juga lebih menjamin bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daripada bila diputuskan oleh kelompok pimpinan pemerintah atau pengusaha.
Keempat, Good Governance dibangun diatas hukum. Penanggungjawaban, transparansi dan peran serta ikut menjamin bahwa lembaga politik dan ekonomi akan menghasilkan peraturan-peraturan yang sah dan agar diberlakukan secara adil pada semua warga masyarakat.

Kelima, Lembaga masyarakat dan swasta seperti pemerintah dan pasar harus dapat dimengerti secara jelas arahnya agar keputusan-keputusan yang diambil dan dipaksakan tidak mengorbankan masyarakat. Investasi jangka panjang perlu jelas dan terarah sehingga investor yaakin bahwa investasi mereka akan mengalami perlakuan jujur dan adil.
Dari pengertian dan uraian Good Governance diatas, kita dapat menyimpulkan intisarinya bahwa tuntutan pelaksanaan good governance setidaknya mencangkup :
1. Pemerintah yang bersih, yang mencangkup pertanggungan jawab yang jujur, transparansi, dan diberlakukan hukum yang adil;
2. Terciptanya masyarakat madani; dan
3. Hasil kebijakan yang terarah, yang mencangkup dapat diprediksi, pembangunan sosial-ekonomi dan pertumbuhan kelembagaan yang berkelanjutan, dan tertuju pada kebaikan masyarakat banyak.

BAB.II
PEMERINTAHAN YANG BERSIH


Kita telah menyadari bahwa orde baru kita belum merasakan pemerintahan yang bersih dimana ada pertanggung jawaban yang benar. Dana reboisasi, dana asuransi tenaga kerja begitu saja disalah gunakan untuk keperluan yang lain. Banyak Keppres yang hanya menguntungkan keluarga atau golongan tertentu. KKN sudah jelas merupakan lawan dari pemerintahan yang bersih seperti dalam kasus Presiden Suharto, Bank Bali dan banyak lagi yang sampai saat ini belum juga dituntaskan.

Transparansi merupakan hal yang tidak biasa semasa orde baru dimana keputusan-keputusan dilakukan sepihak atau klan tertentu. Masyarakat sudah tidak lagi terkejut dengan terbongkarnya kasus Freeport maupun Busang sebelum dibongkar oleh pers dimasa reformasi. Transparansi merupakan hal yang tabu dalam tender-tender proyek, bahkan kebijakan politik maupun proyek begitu saja diputuskan di Pusat yang jelas tidak diketahui bahkan merugikan Daerah. Kasus Bank Bali yang ditutup-tutupi menunjukan dengan jelas hilangnya tranpransi tersebut.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountabillity antara pemerintah dengan masyarakat. Ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efesien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Keterbukaan pemerintah merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efesien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan mengetahui memungkinkan masyarakat itu memikirkan dan pada akhirnya ikut memutuskan. Ada tiga unsur utama keterbukaan pemerintah yang memungkinkan peran serta masyarakat dalam ;
- Mengetahui proses pengabilan keputusan rancanngan rencana ( meeweten );
- Memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan / rancangan rencana yang dilkukan pemerintah ( meedenken );
- Memutuskan bersama pemerintah ( meebelissen ).

Prinsip transparansi ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, namun upaya keterbukaan pemerintah yang meliputi 5 ( lima ) hal yaitu ;
1. Keterbukaan dalam hal rapat-rapat. Para birokrat mestilah terbuka dalam melaksanakan rapat-rapat yang penting bagi masyarakat. Keterbukaan dalam hal rapat ini memungkinkan para birokrat serius memikirkan hal-hal yang dirapatkan, dan masyarakat dapat memberi pendapatnya pula;
2. Keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya, informasi mengenai pelelangan atau penerimaan pegawai;
3. Keterbukaan prosedur. Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur prosedur penyusunan rencana. Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak pemrintahan yang bersifat publik. Misalnya, keterbukaan rencana pembebasan tanah, rencana pembangunan Mall atau rencana tata ruang.
4. Keterbukaan register. Register merupakan kegiatan pemerintahan. Register berisi fakta hukum, seperti catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain. Register seperti itu memiliki sifat terbuka, artinya siapa saja berhak mengetahui fakta hukum dalam register tersebut. Keterbukaan register merupakan bentuk informasi pemerintahan.
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Keterbukaan peran serta ini terjadi bila; adanya suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah; adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana; adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut memutuskan, hal ini terjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rencana pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah, dan lain-lain.

Hukum yang adil merupakan bagian bagian dari pemerintah yang bersih, soalnya seringkali hukum hanya menguntungkan pihak pemerintah dan pengusaha dan masyarakat selalu menjadi korban. Bila ada kasus yang menimpah dimana salah satu pihak adalah penguasa atau pengusaha yang dekat dengan penguasa sudah bisa dipastikan bahwa masyarakatlah yang menjadi korban. Law enforcement sudah menjadi senjata perlakukan hukum yang tidak adil tanpa korban bisa berbuat apa-apa. Era reformasi dengan jatuhnya orde baru memberi angin segar dan tidak dipungkiri bahwa banyak perubahan sudah diberikan pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri dan yang sekarang Presiden Soesilo Bambang Yudoyono, namun apakah pemerintahan yang bersih sudah tercapai ?.

Kelihatannya masih jauh jalan yang harus dicapai menuju pemrintahan yang bersih. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme belum hilang dari praktek oknum-oknum tertentu di lingkungan pemerintahan sekalipun kita sudah memasuki Pemerintahan reformasi bersama Presiden SBY yang kedua kalinya, bahkan dalam tender-tender proyek atau pengurusan izin praktek-praktek yang tidak bersih, soal perbankan seperti Kasus Bank Century dan lainya tidak transparan dan tidak adil masih terus saja berlangsung hingga kini.
Rupanya faktor manusia merupakan kuncinya, sebab selama manusianya masih tetap sama dan belum bertobat maka perilaku mereka tetap sama sekalipun mungkin dalam bentuk yang lebih terselubung. Kasus likuidasi dan rekapitulasi perbankan masih dibayangi praktek-praktek KKN pula sehingga batas waktu pengumuman bisa saja diundur, hal mana tentu menimbulkan kecurigaan bahwa transparansi belum betul-betul dijalankan dalam percaturan pemerintahan yang sekarang.

Good Govermment hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik, jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut ;
a. Negara
1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil;
2. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
3. Menyediakan public service yang efektif dan accountable;
4. Menegakkan HAM
5. Melindungi lingkungan hidup;
6. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

b. Sektor Swasta
1. Menjalankan industri;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Menyediakan insentif bagi karyawan;
4. Meningkatkan standar kehidupan masyarakat;
5. Memelihara lingkungan hidup;
6. Menaati peraturan;
7. Melakukan tranfer ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat;
8. Menyediakan kredir bagi pengembangan UKM.

c. Masyarakat Madani
1. Menjaga hak-hak masyarakat terlindungi;
2. Mempengaruhi kebijakan;
3. Berfungsi sebagai sarana check and ballances pemerintah;
4. Mengawasi oenyalagunaan kewenangan sosial pemerintah;
5. Mengembangkan SDM;
6. Berfungsi sebagai sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Reformasi birokrasi merupakan usaha mendesak, mengingat impilkasinya yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan. Ada dua usaha serius yang perlu diperhatikan : langka internal dan langka eksternal. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh menuju reformasi birokrasi ( Paulus M Tangke dari Hardjapamekas, 2002:283 ).
a. Langka Internal
1. Meluruskan orientasi. Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat.
2. Memperkuat komitmen. Tekad birokrasi untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah, maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekad perubahan dikalangan birokrat, perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar.
3. Membangun kultur baru. Kultur birokrasi kita buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit-belit dan penyalagunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.
4. Rasionalisasi. Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efesien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan, serta dalam menyesuiakan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi.
5. Memperkuat payung hukum. Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan-perubahan.
6. Peningkatan kualitas SDM. Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai SDM yang handal dan profesional. Karena itu perlu penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.

b. Langka Eksternal
1. Komitmen dan keteladanan elit politik. Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun waktu yang lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat.
2. Pengawasan masyarakat. Reformasi birokrasi akan dampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi. Misalnya, menegur birokrat yang lamban dalam melayani masyarakat, atau yang sedang santai saja.

BAB. III
PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI

Masyarakat Madani merupakan bagian dari trilogi masyarakat keseluruhan yang secara garis besar terdiri dari tiga pihak, yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Madani. Jadi timbulnya istilah itu sebagai dambaan setiap orang menunjukkan dengan jelas bahwa pada masa orde baru masyarakat madani itu tidak atau kurang mendapat tempat selayaknya dalam pemerintahan. Banyak keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tidak dipecahkan oleh masyarakat tetapi diputuskan ( sering sepihak ) oleh penguasa dan lebih merupakan urusan Pusat di Jakarta sedangkan masyarakat di Daerah bukan saja tidak diajak bicara malah sama sekali dikorbankan.

Pembangunan Masyarakat Madani merupakan opsi dari ketidakpastian paradigma yang ditempuh bangsa Indonesia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan besar dan mendasar. Bangsa yang menderita krisis multi dimensi berkepanjangan dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat, memerlukan kejelasan, konsensus, dan komitmen bersama mengenai paradigma, sistem, dan strategi yang harus di tempuh dalam menghadapinya, dalam menghadapi krisis multi dimensi, tantangan pemulihan ekonomi, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagsa dewasa ini dan di masa datang.

Masyarakat Madani sebagai “ Paradigma dan sistem peradaban “ yang memberi ruang secara seimbang kepada masyarakat dan pemerintah dalam kehidupan bernegara, telah menarik cukup perhatian sebagai opsi pendekatan dalam menghadapi permasalahan bangsa tersebut, dalam diskursus mengenai resolusi permasalahan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dalam negara hukum yang berdemokrasi. Dalam hubungan itu, kepemerintahan yang baik atau good governance ( GG ) menawarkan alternatif pendekatan dalam pengembangan kebijakan pembangunan untuk lebih membumikan nilai-nilai MM dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Penataan Ulang Sistem Birokrasi Nasional dalam rangka pencapaian GG, mengindikasikan pandangan :
1) Birokrasi disadari merupakan kunci bagi terselenggaranya GG,
2) G ( Government ) merupakan salah satu pilar pendukung MM disamping dua lainya, yaitu masyarakat ( society ) dan dunia usaha ( businness sector ),
3) GG dan MM merupakan dua sisi dari suatu mata uang yang akan utuh nilainya apabila tidak dipecah, bahkan nilainya akan semakin tinggi apabila keduanya dikembangkan saling mengisi dan memperkuat MM dan GG sebagai paradigma dan Sistem penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Bangsa.

Dalam pemikiran mengenai “ penyelenggaraan negara “ ( secara demokratis dan berdasarkan hukum ) seiring dengan gerakan reformasi nasional menuju Indonesia Baru di masa depan, terindentifikasi konsep MM dan GG yang telah berkembang sebagai alternatif pendekatan dalam pengkajian dan pengembangan sistem penyelenggraan negara dan pembangunan bangsa.
Pada tahap perkembanganya dewasa ini, uraian mengenai MM pada umumnya masih terbatas pada nilai-nilai dan konsep-konsep pokok dalam rangka penyelenggaraan negara untuk lebih menyeimbangkan posisi dan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, belum secara utuh terjalin sebagai kerangka pemikiran yang terarah pada pengembangan sistem peradaban dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Demikian pula pengembangan GG, masih sangat memerlukan komitmen politik yang kuat dan kompetensi tinggi untuk membumikannya, serta menginstitusionalisasikannya secara efektif dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan manajemen pemerintahan pada khususnya.

Apapun nilai-nilai dan prinsip dasar yang menandai MM, antara lain adalah Ketuhanan, Kemerdekaan, Etika, Hak Azasi dan Martabat Manusia, Supermasi Hukum, Kebangsaan, Demokrasi, Sistem Checks and Balance, Kemajemukan, Perbedaan Pendapat, Kebersamaan, Persatuan dan Kesatuan, Kemitraan, Kesejahteraan Bersama, dan Keadilan. Sedangkan nilai dan prinsip dasar yang menandai GG secara universal anatara lain adalah kepastian hukum, transparansi, partisipasi, propesionalitas, dan pertanggungjawaban ( akuntabilitas ); yang dalam konteks nasional perlu ditambahkan dengan nilai dan prinsip daya guna, hasil guna, bersih ( Clean Government ), desntralisasi, kebijakan yang serasi dan tepat, serta daya saing.
Secara konseptual MM dan GG merupakan paradigma dan sistem peradaban yang luhur dalam penyelenggaraan negara, dan untuk mewujudkannya sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa diperlukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap unsur penyelenggara negara, baik warga negara maupun aparatur pemerintahan negara, atau oleh keseluruhan pilar pendukung MM dan GG yaitu masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Persyaratan tersebut essensinya adalah konsensus, kompetensi, komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan individu dan kehidupan bersama, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan. Artinya MM dan GG dapat menduduki posisi dan peran yang aktual dan efektif sebagai paradigma dan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, apabila ada kesepakatan nasional untuk mengekspresikan nilai dan prinsip yang menjadi ciri dasar keduannya dalam keseluruhan dimensi dan aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berkembang komitmen, kompetensi dan konsistensi untuk pengalamannya oleh warga negara dan aparatur negara, dalam upaya atau perjuangan mewujudkan harapan dan cita-cita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana diamanatkan para Founding Fathers negara bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945.
Dalam pembangunan kota kita melihat bahwa banyak keputusan-keputusan pembangunan sama sekali tidak melibatkan masyarakat Madani, soalnya setiap urusan pembangunan, penggusuran bahkan tukar-guling, masyarakat pemilik tanah harus menerima keputusan yang ditentukan oleh penguasa dan pengusaha. Pasar senen di awal tahun 1970-an merupakan saksi hidup dimulainya aksi sepihak dimana keputusan pembangunan superblok tidak melibatkan masyarakat, tetapi diputuskan oleh pemerintah dan pengusaha, dan hasilnya diberlakukan dengan “ law enforcement.” Praktek ini kemudian menjadi pola pembangunan kota pada masa orde baru, dan masih belum berubah sampai sekarang.
Masyarakat memang sudah lama menunggu diberi wewenang untuk ikut mengatur kehidupan dan lingkungan mereka, itulah sebabnya, kebutuhan akan terciptanya masyarakat madani sangat relevan dewasa ini. Masyarakat unum tidak lagi rela diperlakukan sebagai obyek pembangunan, mereka juga ingin agar mereka bisa dijadikan subjek pula. Good Governance memang mengharapkan terciptanya masyarakat madani dimana terjalin kemitraan dalam pembangunan dimana pemerintah dan swasta bermitra dengan masyarakat dalam pembangunan.

Gebrakan yang dimulai saat menteri Adi Sasono dalam memberdayakan ekonomi rakyat melalui koperasi merupakan salah satu cara untuk mengubah ekonomi yang dikuasai oleh konglomerat menjadi ekonomi mereka yang melarat yang nota bene merupakan bagian masyarakat madani yang selama ini diabaikan. Ada yang mengatakan bahwa selama ini pemerintah dan kehidupan ekonomi politik lebih berpihak kepada yang “ jutawan “ daripada yang “ Jutaan “. Ungkapan ini tepat untuk menggambarkan betapa masyarakat madani masih merupakan impian di Indonesia.

BAB. IV
HASIL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG TERARAH DAN BERKELANJUTAN


Hasil kebijakan yang terarah, yang mencangkup dapat diprediksi, pembangunan sosial-ekonomi dan pertumbuhan kelembagaan yang berkelanjuyan, dan tertuju pada kebaikan masyarakat banyak merupakan dambaan reformasi, agar keresahan sosial tidak makin menjadi-jadi. Seringkali kebijakan pemerintah berubah-ubah tanpa orang mengerti apa yang akan terjadi, ini jelas menghantui para investor sehingga setiap prediksi menjadi tidak mungkin.

Kurang adanya prediksi jelas kurang menguntungkan bagi penanaman modal yang membutuhkan prediksi jangka panjang. Demikian juga kebijakan-kebijakan yang sepotong-potong dan tidak berkelanjutan merupakan kendala pembangunan di Indonesia.
Menghadapi hal-hal diatas itulah good governance diharapkan dapat memberikan nafas baru dalam pemerintahan maupun pembangunan, dan disiapkan Undang-Undang perimbangan keuangan daerah dan Pemerintahan daerah dalam rangka Otonomi Daerah tentu dimaksudkan untuk menjalankan prinsip pemerintahan yang baik dimana tidak terjadi pemusatan kekuasaan pemerintah atau pengaturan keuangan, tetapi terjadi desentralisasi dimana daerah termasuk masyarakat di daerah mendapat porsi selayaknya.

Untuk itu, keserasian dan keterpaduan antar berbagai kebijaksanaan pembangunan harus diupayakan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pengentasan kemiskinan, kesenjangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar, serta peningkatan kuantitas, kualitas dan diversifikasi produksi yang berorientasi ekspor ataupun yang dapat mengurangi impor harus pula dijadikan prioritas dalam agenda kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Upaya mendasar di bidang industri dan perdagangan perlu mendapatkan perhatian khusus, dan diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi dan daya saing agar memberikan dampak positif dalam persaingan global yang juga berlangsung ditengah kehidupan masyarakat kita di seluruh wilayah tanah air.

Pemerintah melalui berbagai perangkat kebijakan makro ekonomi yang tepat dan berbagai kebijakan lainnya disektor rill, disertai pembenahan kelembagaan yang mantap akan dapat mendorong pemberdayaan, pemerataan dan pertumbuhan, penguasaan iptek, dan pengembangan sistem manajemen modern seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat dan dunia usaha termasuk perbankan perlu didorong dalam pengembangan sumber dan sistem pembiyaan alternatif yang aksesif dan kondusif bagi perkembangan perekonomian rakyat, serta pengembangan kemitraan strategis dengan dunia usaha nasional dan internasional. Hal ini menjadi sangat penting untuk digalakkan, sebab agaknya bangsa ini tidak akan dapat mengatasi permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dewasa ini dan di masa datang dengan paradigma pembangunan lama yang berorientasi pada ketergantungan.

Yang tidak boleh diabaikan dalam hubungan semuanya itu adalah konsensus dan komitmen bahwa semua itu adalah merupakan bagian dan kelanjutan dari keseluruhan tahapan perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara, yang telah berlangsung lama puluhan dekade lamanya dan sepenuhnya memanifestasikan dimensi-dimensi Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( SANKRI ) sebagaimana dimanatkan para pendiri bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945.
Namun demikian harapan tinggal harapan, fakta real dilapangan banyak sekali kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam rangka menciptakan Good Govermment di negeri ini, seperti :
a. Kendala yang bersifat Politik
b. Kendala akibat Sistem Birokrasi
c. Kendala Sosial Budaya

BAB. V
KENDALA DAN REALITAS DI INDONESIA


A. Kendala Politik dan Ekonomi
Krisis ekonomi dan politik yang menghantam mulai pertengahan tahun 1997 sampai sekarang mengharuskan bangsa Indonesia menelaah kembali konsep-konsep, metode-metode dan praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan selama tiga dekade terakhir yang diyakini berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis tersebut. Pemerintah yang sentralistis dan birokrasi yang patrimonalistik, penyelenggaraan negara yang terlepas dari kontrol sosial dan kontrol politik suprastruktur dan infrastruktur politik, serta ideologi pembangunanisme yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi luas pada praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) di dalam tubuh pemerintahan Indonesia .

Orientasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN sebenarnya telah menjadi diskursus sejak awal berdirinya Orde Baru maupun sekarang Orde Reformasi, Berbagai instrument hukum dan lembaga telah dibentuk dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa baik yang bersifat UU maupun yang bersifat Keppres. Namun ternyata upaya-upaya tersebut hanya berhenti sampai tataran normatif dan tidak berlanjut ke tataran yang konkret dan operasional.
Perdebatan mengenai upaya menciptakan clean governance di Indonesia terulang kembali pada Sidang Istimewa MPR yang diadakan pada bulan November 1998. Perdebatan tersebut menghasilkan Tap. MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, berdasarkan Tap- MPR-RI tersebut pemerintah membentuk RUU tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan bebas dari KKN. RUU ini diharapkan dapat dijadikan landasan utama dari Pemerintah yang sekarang dan dimasa depan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, berwibawa dan profesional serta mengabdi pada kepentingan masyarakat luas.

MPR yang telah mengeluarkan . MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, ditindaklanjuti dengan keluarnya UU No. 28 / 1999 tentang Pemberantasan KKN, UU No. 30 / 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 17 / 2003 tentang Keuangan Negara. Beberapa perangkat Hukum lain yang mengatur pemberantasa korupsi dan menciptakan aparat pemerintahan yang bersih juga pernah dikeluarkan pada masa era Presiden Habibie, seperti Inpres No.30/1998 tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Harta Pejabat, namun demikian Presiden Habibie tidak bisa memperadilankan mantan Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid juga dikeluarkan Keppres No. 44/2000, dengan membentuk Lembaga Ombudsman, yang mempunyai wewenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggara Negara. Gus Dur juga memfasilitasi terbentuknya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Namun sejak awal, komisi ini mengundang kontroversi, terutama prosedur fit and proper test calon anggotanya oleh Komisi II DPR, dinilai tidak transparan. Presiden Gus Dur juga membentuk tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun melalui judial review Mahkamah Agung, tim terpaksa dibubarkan.

B. Kendala Birokrasi yang Buruk
Pemerintah yang baik dan bersih diukur dari performance birokrasinya. Pengalaman dan kinerja birokrasi di berbagai negara telah melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan terhadap birokrasi. Pandangan pertama melihat birokrasi sebagai kebutuhan, yang akan mengefesienkan dan mengefektifkan pekerjaan pemerintahan. Pandangan kedua, melihat birokrasi sebagai “ musuh “ bersama, yang kerjanya hanya mempersulit hidup rakyat, sarangnya korupsi, tidak melayani, cenderung kaku dan formalistis, penuh dengan arogansi ( yang bersembunyi dibalik hukum ), dan sebagainya.
Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut, Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi, artinya setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi ( uang ). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemamfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Maka tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan ke-suci-an dirinya, dilingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan . MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai

Praktek korupsi di Indonesia sebenarnya buka saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa, maka pada tahun 1950-an pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada era Soekarno itulah kita kenal bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan skandal kain kafan untuk membungkus mayat ( kain kaci ), masih harus impor. Peran departemen ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001)

Dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan asset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, yang lebih menghebohkan adalah skandal Bank Century yang sampai di Pansuskan oleh DPR RI, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita, oleh karena budaya, maka sulit untuk dirubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya kita serahkan pada “ Kebaikan Hati “ rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa.
Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang buruk juga akan menyebabkan pelayanan yang jelek, sehingga menimbulkan high cost economy disemua lini kehidupan. Harga BBM yang akan terus naik, bukan saja disebabkan oleh harga minyak di pasaran dunia, tapi juga disebabkan oleh tidak efesiennya kerja Pertamina. Drs. Gandhi, (Tenaga ahli BPK ) dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh CIDES bekerjasama dengan Harian Umum Republika pada tanggal 26 Maret 1998 memberi catatan beberapa contoh korupsi yang ditemui dalam pemeriksaan BPK, seperti :
1. Korupsi yang dilakukan oleh Pemegang Kebijaksanaan, misalnya;
a. Menentukan dibangunya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau mungkin perlu tapi ditempat lain. Akibatnya, proyek yang dibangun mubazir atau penggunaannya tidak oftimal.
b. Menentukan kepada siapa proyek yang jatuh. Akibatnya, harga proyek menjadi lebih tinggi dengan kualitas yang rendah
c. Mengharuskan BUMN bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu tanpa memperhatikan faktor ekonomi. Korupsi jenis ini mudah dideteksi akan tetapi karena pemegang kebijaksanaan biasannya berkedudukan tinggi, tidak pernah ada tindakan. Akibatnya BUMN terus menerus memikul kerugian dari kerjasama tersebut.
2. Korupsi pada Pengelolaan Uang Negara;
a. Uang yang belum/sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito. Disamping bunga yang resmi ( yang tercantum dalam sertifikat deposito atau surat perjanjian lainnya) bank biasanya memberikan jasa uang premi ( bunga ekstra ). Bunga ekstra ini merupakan jasa uang negara yang didepositokan itu, sehingga seharusnya menambah penerimaan investasi dalam bentuk deposito tadi. Tapi sering dalam kenyataannya, bunga ekstra ini tidak tampak dalam pembukuan instansi yang mendepositokannya. Bunga ekstra ini bisa lebih besar apabila uang negara itu disimpan dalam bentuk giro. Kemana perginya bunga ekstra ini dapat kita perkirakan.
3. Korupsi pada Pengadaan;
a. Membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu, tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah. Sebagaian atau seluruh seslisih harga diterima oleh pejabat yang bersangkutan.
b. Barang dan Jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya. Sebagian atau seluruh harga barang dan jasa yang tidak diserahkan. Diterima oleh pejabat.
4. Korupsi pada Penjualan Barang dan Jasa ;
a. Barang/jasa dijual dengan harga lebih rendah dari harga yang wajar. Pejabat mendapat komisi atau sebenarnya pejabat sendiri yang membelinya dengan nama orang lain.
b. Transaksi penjualan yang “ngetren” akhir-akhir ini adalah “ruislag” yaitu suatu asset negara yang diserahkan kepada pihak ketiga,sedang negara menerima asset lain dari pihak ketiga tersebut. Kerugian negara dapat berupa; asset negara dinilai terlalu rendah (murah), asset yang diterima negara terlalu tinggi atau kombinasi keduanya.
c. Asset diserahkan kepada pihak ketiga lebih banyak dari yang dijanjikan. Pejabat mendapat keuntungan dari transaksi ini.
5. Korupsi pada Pengeluaran;
Pada biaya perjalanan dinas sering juga terjadi yang berjalan hanyalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, yaitu untuk ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan. Pejabatnya sendiri tidak berjalan, ia hanya menerima uang biaya perjalanan dinas. Korupsi ini memang kecil-kecilan akan tetapi karena banyak orang yang melakukan secara agregat jumlahnya besar.
6. Korupsi pada Penerimaan;
a. Pembayar pajak sering membayar pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Dari pemeriksaan petugas pajak dapat diketahui besarnya kekaurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Petugas pajak tidak melaporkan adanya kekurangan pajak tersebut keatasannya, akan tetapi merundingkan dengan wajib pajak. Petugas pajak akan menetapkan jumlah setoran tambahan yang lebih kecil dari yang seharusnya, apabila sebagian dari selisihnya dibayarkan kepadanya.
b. Petugas penerimaan bukan pajak tidaak membukukan dan menyetorkan seluruh penerimaan negara. Sebagian masuk ke kantong sendiri. (Endah Pravitasari, dkk. Drs. Gandhi, membentuk Aparatur Pemerintahan yang Bersih dab Berwibawa, makalah Seri Dialog Pembagunan CIDES-Republika, 26 Maret 1998).

C. Kendala Sosial dan Budaya
Dalam konsiderans Tap MPR No. VI/MPR/2001, dalam menimbang huruf a) dinyatakan: ”bahwa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal ini biasa kita kenal sebagai Tujuan Nasional atau cita-cita luhur bangsa, yang harus selalu menjadi acuan seluruh masyarakat bangsa maupun pemerintah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam menimbang huruf b) yaitu:”bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 tersebut, diperlukan pencerahan dan sekaligus pengalaman etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pernyataan ini didasarkan kepada sinyalenmen para wakil rakyat di MPR sebagaimana dinyatakan dalam huruf c) tersebut: ”bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.” Sehingga diyatakan dalam huruf d): ”bahwa untuk itu dioerlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu.”

Latar belakang munculnya kekahwatiran para wakil rakyat di MPR tersebut terungkap sejak terjadinya krisis multidimensional yang memunculkan ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosia, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh faktor-faktos yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.
Faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri antara lain sebagai berikut:
1. Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama;
2. Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumoukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan;
3. Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa;
4. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang.
5. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa;
6. Tidak berjalannya penegakkan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perlaku yang menyimpang dari etika yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat;
7. Adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar;
8. Meningkatnya prostitusi, media pornigrafi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyeludupan obat –obat terlarang.

Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar negeri meliputi, antara lain:
1. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antar bangsa yang semakin tajam;
2. Makin kuatnya intensitas intervensi sekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, mengembangkan kemandirian, kehamonisan dan kemajuan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya upaya untuk mengingatkan kembali warga bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah etika dan moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat.
Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, memahami, menghormati, mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia. Sejalan dengan itu, perlu ditumbuhkan budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal.
Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali kehidupan berbangsa yang berberbudaya tinggi dengan menggugah, mengargai dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan glogalisasi.

BAB. VI
PENUTUP


Membangun pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) bukanlah pekerjaan mudah. Dia akan menggerakkan segenap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Dia juga membutuhkan dukungan dari segenap aparat pemerintah, masyarakat dan sistem yang baik. Hanya dengan pemelihan akan sistem yang terbaiklah, maka upaya membangun pemerintahan yang baik itu akan menemukan jalan yang jelas.

Membangun pemerintahan yang baik merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar atas visi dan misi pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan utama atas ideologi apa yang akan dijadikan landasan pembangunan pemrintahan, akan menentukan terbuka tidaknya harapan, bagi upaya penciptaan pemerintahan yang baik itu. Pemerintahan yang baik hanya bisa dicapai, bila ideologi yang menjadi pilihan adalah ideologi yang paling besar. Diatas ideologi yang paling besar itulah, akan dibangun sistem yang baik dan individu-individu yang tangguh.

Untuk mewujudkan clean governance diperlukan managemen penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, kondusif dan konprehensif serta peningkatan kapasitas institusi dan pejabat pengawas pemerintah untuk memperkuat kemampuan dan kompetensi dalam melakukan kontrol yang efektif, efesien, dan ekonomis serta komprohensif terhadap penyelenggaraan pembangunan. Dengan adanya pengawasan, diharapkan tidak ada lagi kebijakan multitafsir, serta menjadi jelas, tegas, rinci, mudah dipahami dan dapat dilakukan dengan tertib.

Hukum diperlukan untuk menata sebuah pemerintahan yang bersih, dan sebaliknya pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang menegakan supermasi hukum sebagai pedoman dalam menjalankan amanat dan kehendak rakyat yang berlangsung secara kontitusional. Oleh sebab itu reformasi hukum yang sedang berjalan saat ini hanya akan berhasil dan memiliki efektifitas bagi kesejahteraan rakyat bila pemerintahan yang akan datang merupakan pemerintahan yang bersih dan berwibawah.)***


DAFTAR PUSTAKA

Masryarakat Transparan Indonesia, Kajian RUU Tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme www.googlesearch.com.


Safitri, Indra. Hukum dan Pemerintahan yang Bersih (Law and Clean Government).
www.googlesearch.com.


Mustopadidjaja AR.2001. Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance dan Pembangunan Masyarakat Madani. www.googlesearch.com.

Indah P, dkk. 2008. Sepuluh Tahun Reformasi Dalam Upaya Perwujudan Clean Governance menuju Good Governance di Indonesia. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan.
Yogyakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


I Machmud, 2009. Diktat Pengantar ilmu Administrasi Negara
Cirebon. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati.


Paulus M. Tangke. Transparansi Mewujudkan Good Governance.
www.googlesearch.com.


Paulus M. Tangke. Reformasi Birokrasi Good Governance and Good Government.
www.googlesearch.com.


Herlianto. Good Governance .
www.yabina.org to “ Apa kabar “ < apakabar@radix,net > 5 Agustus 2001

PRIMBON :

NUMEROLOGI

Digital clock

Total Tayangan Laman

World Clock